Soal Densus Antikorupsi, Fadli Zon: Jangan Jadi Alat Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.COJakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Kepolisian Republik Indonesia membentuk satu unit khusus pemberantasan korupsi (Densus Antikorupsi). Wacana ini muncul dalam rapat kerja bersama antara DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa kemarin, 23 Mei 2017.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan jangan sampai aturan pembentukan Densus Antikorupsi ini tumpang-tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, jangan sampai keberadaan unit tersebut digunakan sebagai alat politik.

    Baca pula: Fadli Zon: Gerindra Pertimbangkan Masuk Pansus Hak Angket KPK  

    "Yang tidak kami inginkan, dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jadi alat politik dan tebang pilih. Ini sering terjadi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.

    Ia mengingatkan KPK dibentuk lantaran kepolisian dan kejaksaan tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Kepolisian dan kejaksaan, kata Fadli, rawan diintervensi kekuatan politik kekuasaan. "Lalu dibentuk KPK yang diharapkan independen dan mempercepat pemberantasan korupsi," ujarnya.

    Politikus Partai Gerindra ini berujar, gagasan Densus Antikorupsi bukanlah hal yang baru. Sebab, bagaimanapun juga, kepolisian dan kejaksaan memang punya tugas untuk memberantas korupsi. "Namun, karena tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan, lalu dibentuk KPK," tuturnya.

    Silakan baca: Sutarman: Densus Antikorupsi Polri Akan Luar Biasa 

    Fadli Zon menuturkan semua pihak masih berharap kepada KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada lembaga antirasuah tersebut. "Apalagi belakangan ini banyak persoalan di kepolisian yang dianggap tidak adil dalam penanganan kasus," ucapnya.

    Usul pembentukan Densus Antikorupsi ini sudah muncul sejak lama. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah mengusulkannya pada tahun lalu.

    Jauh sebelumnya, pada 2013, Kapolri Jenderal Sutarman juga telah mengusulkan ide yang sama. Menurut dia, Densus Antikorupsi tersebut akan didesain seperti Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri yang selama ini dinilai berhasil menangkal jejaring teroris di Indonesia. Bila dibentuk, ia yakin dampak yang dihasilkan akan luar biasa dalam memberantas korupsi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.