Soal Densus Antikorupsi, Fadli Zon: Jangan Jadi Alat Politik  

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.COJakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Kepolisian Republik Indonesia membentuk satu unit khusus pemberantasan korupsi (Densus Antikorupsi). Wacana ini muncul dalam rapat kerja bersama antara DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa kemarin, 23 Mei 2017.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan jangan sampai aturan pembentukan Densus Antikorupsi ini tumpang-tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, jangan sampai keberadaan unit tersebut digunakan sebagai alat politik.

Baca pula: Fadli Zon: Gerindra Pertimbangkan Masuk Pansus Hak Angket KPK  

"Yang tidak kami inginkan, dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jadi alat politik dan tebang pilih. Ini sering terjadi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.

Ia mengingatkan KPK dibentuk lantaran kepolisian dan kejaksaan tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Kepolisian dan kejaksaan, kata Fadli, rawan diintervensi kekuatan politik kekuasaan. "Lalu dibentuk KPK yang diharapkan independen dan mempercepat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini berujar, gagasan Densus Antikorupsi bukanlah hal yang baru. Sebab, bagaimanapun juga, kepolisian dan kejaksaan memang punya tugas untuk memberantas korupsi. "Namun, karena tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan, lalu dibentuk KPK," tuturnya.

Silakan baca: Sutarman: Densus Antikorupsi Polri Akan Luar Biasa 

Fadli Zon menuturkan semua pihak masih berharap kepada KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada lembaga antirasuah tersebut. "Apalagi belakangan ini banyak persoalan di kepolisian yang dianggap tidak adil dalam penanganan kasus," ucapnya.

Usul pembentukan Densus Antikorupsi ini sudah muncul sejak lama. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah mengusulkannya pada tahun lalu.

Jauh sebelumnya, pada 2013, Kapolri Jenderal Sutarman juga telah mengusulkan ide yang sama. Menurut dia, Densus Antikorupsi tersebut akan didesain seperti Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri yang selama ini dinilai berhasil menangkal jejaring teroris di Indonesia. Bila dibentuk, ia yakin dampak yang dihasilkan akan luar biasa dalam memberantas korupsi.

AHMAD FAIZ






Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

16 menit lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

2 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

3 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

4 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

4 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

15 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

17 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

17 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

17 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

18 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.