Soal Densus Antikorupsi, Fadli Zon: Jangan Jadi Alat Politik  

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.COJakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Kepolisian Republik Indonesia membentuk satu unit khusus pemberantasan korupsi (Densus Antikorupsi). Wacana ini muncul dalam rapat kerja bersama antara DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa kemarin, 23 Mei 2017.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan jangan sampai aturan pembentukan Densus Antikorupsi ini tumpang-tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, jangan sampai keberadaan unit tersebut digunakan sebagai alat politik.

Baca pula: Fadli Zon: Gerindra Pertimbangkan Masuk Pansus Hak Angket KPK  

"Yang tidak kami inginkan, dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jadi alat politik dan tebang pilih. Ini sering terjadi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.

Ia mengingatkan KPK dibentuk lantaran kepolisian dan kejaksaan tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Kepolisian dan kejaksaan, kata Fadli, rawan diintervensi kekuatan politik kekuasaan. "Lalu dibentuk KPK yang diharapkan independen dan mempercepat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini berujar, gagasan Densus Antikorupsi bukanlah hal yang baru. Sebab, bagaimanapun juga, kepolisian dan kejaksaan memang punya tugas untuk memberantas korupsi. "Namun, karena tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan, lalu dibentuk KPK," tuturnya.

Silakan baca: Sutarman: Densus Antikorupsi Polri Akan Luar Biasa 

Fadli Zon menuturkan semua pihak masih berharap kepada KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada lembaga antirasuah tersebut. "Apalagi belakangan ini banyak persoalan di kepolisian yang dianggap tidak adil dalam penanganan kasus," ucapnya.

Usul pembentukan Densus Antikorupsi ini sudah muncul sejak lama. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah mengusulkannya pada tahun lalu.

Jauh sebelumnya, pada 2013, Kapolri Jenderal Sutarman juga telah mengusulkan ide yang sama. Menurut dia, Densus Antikorupsi tersebut akan didesain seperti Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri yang selama ini dinilai berhasil menangkal jejaring teroris di Indonesia. Bila dibentuk, ia yakin dampak yang dihasilkan akan luar biasa dalam memberantas korupsi.

AHMAD FAIZ






Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

4 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

19 jam lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

3 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

3 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

3 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.