Kapolri Tito Karnavian Bantah Adanya Dugaan Kriminalisasi Ulama  

Reporter

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat meninjau lokasi penggerebekan teroris di Kampung Curug, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. TEMPO/Marifka Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membantah adanya dugaan kriminalisasi ulama yang dituduhkan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam. Ia memastikan proses hukum sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Dugaan kriminalisasi ulama dengan sejumlah tokoh FUI (Forum Umat Islam) tidak benar karena penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan proses masih berjalan," kata Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca juga:
Kapolri Tito Karnavian: Konflik Sosial Masalah Utama Indonesia 
Rizieq Akan Bawa Isu Kriminalisasi Ulama ke PBB, kemlu Merespons

Ia menjelaskan, pengertian kriminalisasi ulama harus disepakati sebagai perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang dan dipaksakan. Sebaliknya, ucap dia, jika proses hukum berdasarkan undang-undang yang disertai fakta hukum, itu adalah penegakan hukum yang sah. "Ini bukan kriminalisasi," ujarnya.

Isu kriminalisasi sejumlah ulama mengemuka kembali ketika Presidium Alumni 212 bersama sejumlah ormas Islam melakukan aksi turun ke jalan menuju Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah meminta Komnas HAM menginvestasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim penguasa terhadap para ulama dan aktivis.

Baca pula:
Kapolri Tito Karnavian Ingatkan Waspada Aksi Balas Dendam Teroris

Pembela Rizieq Tuding Komunisme di Balik Kriminalisasi Ulama

Saat itu, Presidium Alumni 212 mengumpulkan tanda tangan sebagai simbol penentangan terhadap kriminalisasi ulama dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Presidium menilai kasus pidana yang melibatkan petinggi Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, dan ulama lain merupakan pelanggaran HAM.

Tuduhan kriminalisasi sebelumnya juga dilontarkan simpatisan FPI. Pernyataan simpatisan tersebut terlihat saat unjuk rasa mengawal pemeriksaan Rizieq di Markas Polda Metro Jaya, Senin, 23 Januari 2017.

Tito Karnavian menegaskan kembali bahwa tidak benar ada kriminalisasi ulama. "Penyidikan sesuai dengan prosedur hukum," tuturnya.

ARKHELAUS W.

Video Terkait: Presidium 212 Mendatangi Komnas HAM Sampaikan Petisi








Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

4 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

4 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

18 hari lalu

Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

Mendagri menyoroti alokasi anggaran untuk belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.


Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

22 hari lalu

Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti soal arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (RPDP) DKI Jakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional 2023.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

24 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

41 hari lalu

Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Dirman Rajaguguk dalam perkara pidana dengan PT Toba Pulp Lestari.


Tak Hanya Kepulauan Widi, Ini 5 Pulau Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

44 hari lalu

Tak Hanya Kepulauan Widi, Ini 5 Pulau Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

Heboh Kepulauan Widi di Maluku Utara akan dilelang atau dijual di situs online asing. Bukan kali pertama pulau Indonesia ditawarkan di situs asing.


Pemerintah Bentuk Satgas Pulau Terluar Buntut Lelang Kepulauan Widi

47 hari lalu

Pemerintah Bentuk Satgas Pulau Terluar Buntut Lelang Kepulauan Widi

Pemerintah resmi membentuk Satgas Pulau Terluar. Satuan ini untuk mendata pulau-pulau terluar yang berbentuk kepulauan di Indonesia.


Pemerintah Cabut MoU Pemanfaatan Kepulauan Widi yang Sempat Dilelang

47 hari lalu

Pemerintah Cabut MoU Pemanfaatan Kepulauan Widi yang Sempat Dilelang

Menkopolhukam menyatakan MoU antara PT LII dengan Pemkab Halmahera Selatan soal pemanfaatan Kepulauan Widi melanggar aturan.


Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

48 hari lalu

Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

Mendagri Tito Karnavian menegur keras Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis.