Tjahjo Kumolo Minta Kepala Daerah Tindak Ormas Anti-Pancasila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan merawat kebinekaan. Selain itu, ucap dia, integrasi pembangunan nasional dapat menyentuh semua masyarakat.

    “Menjaga kondusivitas masyarakat, setiap kepala daerah harus mengambil tindakan tegas bila ada ormas yang kontra atau anti-Pancasila,” kata Tjahjo pada acara Kepemimpinan Kepala Daerah, Senin, 22 April 2017, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta.

    Baca juga:
    Menteri Tjahjo Ajak Masyarakat Kritisi Info Hoax dan Provokatif

    Forum tersebut dilaksanakan sebelum kepala daerah terpilih dilantik. Kegiatan ini untuk mengetahui program pemerintah serta menyelaraskan visi dan misi sewaktu kampanye.

    Tjahjo menegaskan kepada para kepala daerah yang hadir dalam forum itu tentang perlunya integrasi pembangunan dengan baik dan perancangan matang. Kepala daerah wajib memperhatikan setiap satuan kerja perangkat daerah dan mengadakan evaluasi sekali sebulan.

    Baca pula:
    Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat E-Government

    Adapun yang perlu diperhatikan dalam perancangan daerah adalah belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, belanja hibah, pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan daerah. Setelah program ini selesai, akan ada lagi program Lemhanas selama tiga bulan yang di dalamnya sudah termasuk program bela negara. Waktunya pelaksanaan Lemhanas ini dipilih pada Sabtu-Minggu.

    Pilkada yang telah berlangsung, ujar dia, telah memporak-porandakan bangsa ini dengan dipakainya cara tidak baik oleh sekelompok orang yang ingin meraih kekuasaan. Bila kepala daerah tidak mampu mengelola, hal tersebut sewaktu-waktu menjadi meledak dan mengancam keberagaman bangsa.

    MURDINSAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.