TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan tergolong besar. Tapi, kalau digunakan tidak tepat sasaran, anggaran itu tidak akan mengubah apa-apa.
”Kalau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah, enggak tahu kita output-nya apa, enggak tahu kita outcome-nya apa, kapan negara ini mau maju?” kata Jokowi membuka acara rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Negara, Kamis, 18 Mei 2017.
Baca: Jokowi Soal Dana Desa, Menteri Eko: Difokuskan ke Pertanian
Jokowi mengatakan pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran telah membuat Indonesia kalah bersaing dari negara-negara lain.
Dia mencontohkan Malaysia, yang dulu pernah mendatangkan banyak guru dari Indonesia, kini justru Indonesia kalah dibanding Malaysia. Begitu juga pembangunan infrastruktur jalan tol. Pengalaman Indonesia membangun jalan tol Jagorawi pada 1970-an menjadi contoh negara-negara lain karena dianggap sangat bagus.
Ironisnya, selama kurun 40 tahun, Indonesia hanya bisa membangun jalan tol sepanjang 780 kilometer. “Cina, yang dulu belajar kepada kita, sudah 280 ribu kilometer. Dulu belajar kepada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi,” kata Jokowi.
Simak: Antropolog Puji Jokowi, Pembangunan Sentuh Wilayah Timur Indonesia
Contoh lain juga dikemukakan Jokowi tentang perusahaan pembuat kapal PT PAL yang dibuka pada 1972. Pada tahun yang hampir berbarengan, Korea Selatan juga membangun pabrik kapal. “Saya kaget. Kita belum maju ke mana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam,” kata Jokowi.
Karena itulah dia meminta bangsa Indonesia mengubah pola pikir, memperbaiki etos kerja, disiplin, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini termasuk dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang sangat besar.
Jokowi mencontohkan anggaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada 2015, anggaran infrastruktur di PU sebanyak Rp 119 triliun, pada 2016 Rp 98 triliun, dan pada 2017 Rp 103 triliun. “Saya ingatkan, ini juga perlu diawasi. Ini duit gede, ini anggaran gede,” kata Jokowi.
Baca juga: Kurangnya Pasokan Listrik di Papua, Jokowi: Ini Memang Fakta
Di Kementerian Perhubungan, anggaran pada 2015 adalah Rp 43 triliun, pada 2016 Rp 20 triliun, dan pada 2017 Rp 26 triliun.
Anggaran yang besar ini, kata Jokowi, dilakukan karena pemerintah ingin berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. “Karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah dasar dalam rangka kita menuju ke step berikutnya,” ucap Jokowi.
AMIRULLAH SUHADA