TEMPO.CO, Kupang - Antropolog Budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD PhD berpendapat, orientasi pembangunan nasional saat ini mengalami banyak perubahan, karena sudah banyak menyentuh wilayah timur Indonesia. Ia memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas hal tersebut.
"Melihat geliat pembangunan infrastrutkur maupun lintas sektor lainnya di wilayah timur Indonesia maka tidak berlebihan jika saya katakan Pemerintahan Jokowi telah merombak mitos sentralisasi pembangunan yang sebelumnya hanya fokus di wilayah barat," katanya di Kupang, Rabu 17 Mei 2017. (Baca: Jokowi Naik Motor Trail Jajal Jalan Trans Papua)
Ia mengatakan hal itu memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei mendatang dengan mengusung tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan". Menurut Ketua Dewan Riset Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur itu, unsur pemerataan pembangunan dalam tema Hari Kembangkitan Nasional itu sudah mulai tampak dari maraknya realisasi pembangunan infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan listrik untuk kawasan timur Indonesia.
"Bahkan Indonesia Timur menjadi incaran karya misi pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Neonbasu.
Ia mencontohkan, kebutuhan air baku untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sehari-hari maupun sektor pertanian telah didukung dengan hadirnya pembangunan bendungan-bendungan besar seperti Tilong, Raknamo, Rotiklot di Pulau Timor, serta dialokasikan pula untuk Pulau Flores dan Sumba. (Baca: Kurangnya Pasokan Listrik di Papua, Jokowi: Ini Memang Fakta )
Selain itu, jangkauan akses trasportasi vital seperti jalur "Sabuk Merah" perbatasan negara Indonesia-Timor Leste di Pulau Timor telah dibangun dengan baik yang terkoneksi dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang megah. Sementara itu, lanjutnya. program "Indonesia Terang" secara bertahap sudah mulai melistriki desa-desa pelosok di porvinsi kepulauan itu.
"Ketika semua pembangunan infrastruktur dasar terpenuhi secara baik maka unsur keadilan itu dengan sendirinya akan dirasakan masyarakat di wilayah timur yang selama ini masih tertinggal," katanya. (Baca: Jokowi Instruksikan Percepatan Ketersediaan Pasokan Listrik )
Khusus di NTT, lanjutnya, sudah beberapa kali dikunjungi Presiden Joko Widodo dan juga membawa serta dan mengalokasi beberapa mata pembangunan infrastruktur untuk daerah setempat.
"Walau tidak banyak, namun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hemat saya selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan pusat soal pembangunan infrastruktur di NTT berjalan lumayan," katanya. Sebetulnya, kata Neonbasu, perhatian pemerintah pusat harus terus diarahkan ke NTT, karena wilayah ini menjaga tapal batas negara seperti Australia, Timor Leste dan bahkan Pasific. (Baca: Fokus Jokowi 2018: Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pariwisata)
Ia menambahkan selama ini NTT selalu tampil dengan memberi contoh, keamanan, toleransi, hidup selaras dengan alam serta kearifan budaya yang masih terpelihara dengan baik. "Kami berharap pemerintah daerah melalui gubernur setempat lebih kreatif meminta dana-dana nasional oleh karena pentingnya posisi NTT bagi Indonesia di mata internasional," katanya.
Ia mengatakan, memang secara umum Indonesia merupakan negara yang besar (penduduk) dan sangat luas secara geografik. Dampaknya, jika strategi pembangunan tidak sesuai dengan panduan atau pola umum tertentu, maka akibatnya daerah-daerah akan semakin terpojok.
Pemerintah, katanya, telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan diharapkan semuanya diterjemahkan ke tingkat daerah (RPJMD) dari provinsi dan seterusnya hingga ke tingkat RT/RW. (Baca: Atasi Kesenjangan yang Masih Besar, Ini Sederet Upaya Pemerintah)
"Untuk itu dinamika pembangunan yang berjangka seperti ini harus ada dan harus selalu dikontrol dengan membuat evaluasi berkala," tutur Gregor Neonbasu.
ANTARA
