Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ingin Ganti Dasar Negara  

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Mei 2017. Dalam konferensi pers yang digelar bersama sejumlah tokoh lintas agama tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menggebuk pihak-pihak yang ingin mengganti dasar negara. Dia menyatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum jika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukannya.

”Jadi, kalau melanggar undang-undang, akan saya gebuk,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Mei 2017.

Baca: Bertemu Pemuka Agama, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap

Mengenai kelompok yang diduga kelompok radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Jokowi menyatakan sudah mengetahui bahwa mereka telah menyiapkan undang-undang, akan mengganti dasar negara, dan akan mendirikan khilafah di Indonesia.

Langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum, kata Jokowi, sudah lama dikaji oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. “Jadi bukan sebulan atau dua bulan, selanjutnya kamu bisa tanya Menkopolhukam, saya belakangan komentarnya,” ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga membicarakan tentang tuduhan terhadap dirinya dan keluarga terkait dengan PKI. Jokowi menyatakan bisa dicek siapa bapak dan ibunya. Ia juga menegaskan isu soal PKI yang menimpa dirinya bukanlah hal baru karena sudah ada sejak pilkada DKI Jakarta 2012.

Jokowi menegaskan kepada pemimpin media massa agar tidak takut dengan kebangkitan PKI, karena aturan soal PKI sudah jelas di Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. “Kalau PKI muncul lagi, akan kami gebuk, kami tindak, aturannya sudah jelas.”

Baca: Tolak Radikalisme, DPRD NTT Surati Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. Meski begitu, Wiranto meminta agar langkah ini tidak diartikan sebagai pemerintah yang anti-ormas Islam, melainkan untuk menjaga dan merawat keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DIKO OKTARA | AZ







Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

51 menit lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

2 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

2 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

3 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

3 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

5 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

5 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

7 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

22 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.