Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaji Demokrasi, Universitas Nasional Kerja Sama dengan Malaysia  

image-gnews
Ilustrasi mahasiswa di kampus. Shutterstock
Ilustrasi mahasiswa di kampus. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Nasional menggelar seminar internasional bertema "Perkembangan Demokratisasi di Asia: Pengalaman di Indonesia, Malaysia, India, dan Tunisia" hari ini, Sabtu, 13 Mei 2017, di Menara Universitas Nasional. Pada seminar ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Universitas Nasional, Jawaharlal Nehru University, dan Universitas Kebangsaan Malaysia terkait dengan riset demokrasi di Asia.

Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar mengatakan kerja sama ini diperlukan untuk mempelajari sistem-sistem demokrasi di negara lain. Harapannya, Indonesia bisa menerapkan demokrasi tanpa meninggalkan budaya.

Baca: Pembubaran HTI Melanggar Demokrasi atau Tidak, Ini Kata Maswadi Rauf

"Sudah saatnya demokrasi kita tidak berpijak ke barat. Kita harus berpikir bagaimana nilai-nilai ketimuran itu menjadi pijakan demokrasi kita," kata Massa di Menara Universitas Nasional, Sabtu, 13 Mei 2017.

Massa menyebutkan beberapa negara berhasil mengembangkan demokrasi tanpa menghilangkan nilai budayanya. Negara-negara itu, kata dia, berhasil memadukan antara barat dan timur. "Ini perlu juga kita lakukan agar kita tidak terlalu mengalami distorsi. Supaya kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai alam dan kulturnya," kata Massa.

 Massa menjelaskan secara prosedural demokrasi Indonesia telah berhasil. Empat kali pemilihan umum berhasil dilakukan dengan sistem pemungutan suara yang bebas. Namun, secara substansial, demokrasi di Indonesia belum beres.

Baca: Alfan Alfian: Politik Identitas Bisa Ancam Demokrasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belum berhasilnya demokrasi, kata dia, secara substansial terlihat dari perekonomian Indonesia yang belum stabil. Selama ini, demokrasi justru melayani orang-orang berduit saja. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah tak kunjung terangkat.

"Ini yang kami khawatirkan. Kemungkinan bisa saja orang ingin kembali ke otoritarian ketika sipil gagal," ujar Massa.

Massa mengatakan nantinya kerja sama ini bakal menghasilkan riset mengenai sistem demokrasi ideal yang bisa diterapkan di Indonesia maupun di Asia. Riset ini, diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan.

MAYA AYU PUSPITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

13 hari lalu

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

Pidato Presiden Prabowo Subianto soal demokrasi santun dikritik. Demokrasi model ini akan memunculkan praktik pemerintahan otoriter.


Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

15 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dengan disaksikan Presiden keenam RI Joko Widodo (kiri) mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia.


Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

18 hari lalu

Presiden Jokowi menendang bola usai peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa, 15 Oktober 2024. ANTARA/Fransisco Carolio
Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

Survei SMRC mengungkap mayoritas warga merasa takut bicara politik di masa pemerintahan Jokowi. Belum pernah orang takut bicara politik sebelumnya.


Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

Jokowisme adalah sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apa pun.


Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

24 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

Mahfud Md menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja.


Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

25 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

Bagi Mahfud Md, survei tak bisa menjadi rujukan karena selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja.


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.


Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

28 hari lalu

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Foto: TEMPO/Rachel Farahdiba Regar
Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

Dosen Fisipol UGM Alfath Indonesia menyoroti komposisi DPR saat ini. "Pemimpin dan penguasa yang tidak diawasi, mereka bisa abuse of power," katanya.


Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

30 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

KontraS merilis Catatan HUT TNI 2024, mengungkap 64 peristiwa kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil dalam setahun terakhir.


Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

32 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

Peran anggota DPR yang responsif, transparan, dan berorientasi pada rakyat sangat krusial. Dosen HI Fisipol UGM minta DPR merespons Peringatan Darurat