Pemberhentian Ahok, Mendagri Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis Ahok selama 2 tahun penjara, Tjahjo menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI.

    "Untuk keputusan presiden pemberhentian sementara, pemerintah menunggu salinan resmi keputusan pengadilan Jakarta Utara," kata Tjahjo melalui pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu 9 Mei 2017.

    Baca: Vonis Ahok, Massa Pro Basuki Tjahaja Purnama Jalan ke Cipinang

    Tjahjo bakal menunjuk Djarot sebagai pelaksana tugas gubernur pada Rabu sore ini. Ia menjelaskan masa berlaku penunjukan Djarot sebagai pelaksana tugas berlaku sampai ada keputusan hukum tetap atau masa jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI berakhir pada Oktober 2017. "Ini nanti mana duluan, karena, Basuki Tjahaja Purnama menggunakan upaya hukum banding," kata dia.

    Ahok mengajukan banding atas vonis 2 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepadanya terkait kasus penistaan agama. Pengajuan banding ini merespons keputusan majelis hakim yang menetapkan Ahok bersalah atas tuduhan penistaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016.

    Tim kuasa hukum Ahok pun meminta agar salinan keputusan majelis hakim segera diberikan sebagai pertimbangan mengajukan banding. Majelis hakim menuturkan salinan keputusan pengadilan akan diberikan paling lama 24 jam.

    Baca: Ahok Dipenjara di Cipinang, Tjahjo: Djarot Jadi Plt Gubernur DKI

    Sementara itu, ketua jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono bersepakat menerima putusan majelis hakim itu meski hukuman yang diberikan pada Ahok lebih berat dari tuntutan jaksa. "Kami akan menentukan sikap dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang,” ujar Ali.

    ARKHELAUS W. | LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.