Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan bahwa Kepolisian Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Pada 29 September 1945, pemerintah mengangkat Raden Said Soekanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Namun, posisi itu hanya bertahan beberapa bulan. Pada 1 Juli 1946, keluar Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, yang menyatakan Kepolisian Indonesia menjadi jawatan tersendiri langsung di bawah perdana menteri. Hingga sekarang, 1 Juli lantas diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Seiring dengan semangat reformasi dan untuk mengimplementasi prinsip supremasi sipil, lembaga swadaya masyarakat Pro Patria pernah mengusulkan kepada Komisi Konstitusi yang dipimpin Profesor Sri Soemantri agar menempatkan seluruh kekuatan angkatan bersenjata di bawah suatu otoritas politik sipil yang sah. Jika TNI secara politik sudah di bawah Departemen Pertahanan, tinggal bagaimana menempatkan polisi. Karena polisi mempunyai kewenangan keamanan dan hukum, ada yang mengusulkan agar polisi di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Atau di bawah Departemen Dalam Negeri, karena juga mengandung unsur pelayanan masyarakat. Namun, pengamat militer dari Center for Strategic and International Studies, Kusnanto Anggoro, dalam sebuah diskusi menilai usul tersebut masih kurang tepat. Sebab, polisi di Indonesia juga mempunyai satuan Brigade Mobil yang bersifat setengah militer. Karena itu, usul Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Dadi Susanto agar membentuk departemen baru patut direnungkan. Seperti di Amerika Serikat, kata dia, juga menempatkan polisi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). "Tapi membentuk departemen baru sangat mahal. Overhead cost-nya sangat besar," katanya. DIMAS ADITYO
Iklan
