Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketika badai Katrina menimpa wilayah New Orleans, Amerika Serikat, awal September 2005, tentara negara adidaya itu berada di garda depan dalam upaya penyelamatan dan penjagaan keamanan. Saat bencana melanda, aparat sipil dan polisi nyaris tidak berfungsi. "Di negara yang paling demokratis pun tugas operasi militer, selain perang, dibenarkan oleh keadaan," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada Tempo di sela-sela acara penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di ruang ASEAN, Hotel Sultan, 11 Oktober lalu. Aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Pro Patria dan pengamat Center for Strategic and International Studies, seperti Harry Prihantono, Kusnanto Anggoro, Edy Prasetyono, dan Andi Widjajanto, serta Staf Ahli Kepala Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Syafriadi, tampak hadir petang itu. Rencananya, RUU itu akan menjadi semacam induk dari sejumlah undang-undang terkait, seperti UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Undang-undang ini nantinya akan mengatur hubungan masing-masing aktor pelaksana undang-undang yang sekarang ini belum diatur secara tegas. Misalnya, soal perbantuan TNI dalam tugas-tugas keamanan yang menjadi tugas Polri, atau pembagian tugas antara tentara dan polisi dalam hal pemberantasan terorisme. Menurut Juwono, aturan mengenai kapan dan di mana tentara dapat membantu polisi untuk menangani keamanan dalam negeri atau melakukan tugas operasi militer, selain perang, mutlak diperlukan. Sebab, selama ini ada kesan hanya polisi yang boleh melakukan tugas-tugas keamanan. Padahal banyak tugas yang bisa dan wajib dilaksanakan oleh TNI, seperti dalam situasi darurat menghadapi bencana alam. Departemen Pertahanan yang menjadi motor pembahasan RUU Keamanan Nasional sebenarnya menginginkan tugas keamanan utamanya dipegang kepolisian, sampai tenaga polisi cukup untuk menangani masalah keamanan dalam negeri di masa mendatang. "Tapi TNI tetap dapat melakukan tugas itu. Yang lebih penting lagi, supaya TNI dan polisi lebih serasi dalam bekerja sama di lapangan," kata Juwono. Selain mengatur soal perbantuan, undang-undang ini kelak mengatur siapa aktor yang akan merumuskan kebijakan, misalnya dalam hal perencanaan anggaran. Bagi TNI, mungkin tidak jadi soal, karena Menteri Pertahanan merupakan pemegang otoritas politik TNI. Tapi kepolisian? Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, yang juga Ketua Tim Penyusunan RUU Keamanan Nasional, Mayor Jenderal TNI Dadi Susanto, mengatakan, dalam tatanan negara demokrasi, otoritas politik dan otoritas operasional tidak boleh dipegang satu orang. Karena itu, jika Kepala Polri sebagai pemegang otoritas operasional kepolisian, harus ada pemegang otoritas politik di atas Kepala Polri. Pada isu inilah penyusunan draf RUU tersebut menjadi macet. Jangankan menyusun draf RUU, naskah akademis pun tak kunjung rampung sejak dibahas pada Februari 2005. "Pembahasannya masih ruwet, berkutat dalam perdebatan konseptual," ujar Andi. Pada prinsipnya, menurut Andi, TNI dan kepolisian tidak boleh berpolitik. Ia mencontohkan, suatu saat jika kepolisian ingin mengamendemen UU Kepolisian, siapa yang akan membawa usul ini ke Dewan Perwakilan Rakyat? "Tentu saja tidak boleh Kapolri, karena proses pengajuan undang-undang adalah proses legislasi yang merupakan proses politik," kata lulusan National Defense University di Amerika Serikat ini. Karena merasa akan turun pangkat, Andi melanjutkan, kepolisian terkesan menolak RUU Keamanan Nasional. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Syafriadi berpendapat, jika menteri sebagai pemegang otoritas politik, dan otoritas operasionalnya berada di tangan para direktur jenderal, Kepala Polri membawahkan Kepala Badan Pembinaan Keamanan, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan para kepala kepolisian daerah sebagai penanggung jawab operasionalnya. "Dengan demikian, Kapolri sudah sebagai penanggung jawab politik kepolisian," ujarnya. l DIMAS ADITYO
Iklan
