TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta warga DKI Jakarta menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepada daerah DKI Jakarta besok. Ia mengimbau warga Jakarta tidak khawatir dengan ancaman, intimidasi, atau isu-isu yang muncul menjelang pemungutan suara.
Tjahjo juga meminta masyarakat daerah yang tidak memiliki keperluan tidak datang ke DKI saat pilkada. Selain itu, ia berharap tidak ada pengerahan massa ke tempat pemungutan suara (TPS) dan pembentukan opini menjelang pencoblosan.
Baca: Pilkada DKI Jakarta: Bank Indonesia Berikan Layanan Terbatas
"Oh iya (tidak perlu datang). Saya kira itu kewenangan kepolisian untuk mencegah jangan sampai menimbulkan hal-hal yang mengganggu proses pilkada yang demokratis," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.
Menurut dia, dinamika yang terjadi di DKI belakangan ini adalah hal wajar. Pasalnya, kata dia, pilkada DKI kali ini bernuansa seperti pemilihan presiden. "Siapa yang mengira pilkada tahap pertama ternyata juga aman-aman saja," ujarnya.
Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar setiap TPS akan dijaga tim satuan keamanan. "Ada TNI, kepolisian, dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), yang menjaga agar warga negara di DKI bisa menggunakan hak pilihnya dengan tenang," tuturnya.
Baca: Soal Tamasya Al Maidah, Polres Ciamis Ancam Turunkan Paksa Massa
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan para kapolda di Jawa dan Sumatera mengeluarkan maklumat pelarangan mobilisasi massa ke Jakarta. Ia meminta para kapolda tidak segan-segan melarang pergerakan massa ke Jakarta terkait dengan pilkada DKI.
Sejumlah masyarakat dan organisasi berencana ikut mengawasi proses pemungutan suara dalam pilkada DKI besok. Salah satunya kegiatan Tamasya Al Maidah yang digagas kelompok yang menamai dirinya Alumni Aksi 212.
AHMAD FAIZ
Baca juga:
Simak Update Terbaru Pilkada DKI di http://pilkada.tempo.co
