Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Penodaan Agama, Jaksa Putar 4 Video Ahok Soal Al-Maidah  

image-gnews
assa anti-Ahok berkumpul di sekitar Gedung Kementan, Pasar Minggu, untuk mengawal persidangan Ahok, 4 April 2017. TEMPO/Aghniadi
assa anti-Ahok berkumpul di sekitar Gedung Kementan, Pasar Minggu, untuk mengawal persidangan Ahok, 4 April 2017. TEMPO/Aghniadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum memutar video rekaman barang bukti dari saksi pelapor terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam sidang lanjutan perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 4 April 2017.

"Satu (video) durasi pendek, dua video berdurasi panjang, dan satu yang di NasDem. So far, baru empat video," kata Ryan Ernest, penasihat hukum Ahok.

Baca: Hadapi Sidang Ke-17, Ahok Simulasi Menjawab Pertanyaan Jaksa

Ryan berujar video pertama, yang berdurasi 13 detik, merupakan potongan dari video yang diunggah Buni Yani di akun Facebook. Potongan video tersebut hanya mengambil pidato Ahok yang mengutip aurat Al-Maidah ayat 51. Sedangkan video kedua merupakan versi lengkap yang diunggah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di YouTube.

Video ketiga adalah wawancara Ahok dengan pewarta di Balai Kota pada 7 Oktober 2016. Dalam video itu, Ahok menyinggung aurat Al-Maidah. Adapun video keempat adalah video kunjungan Ahok dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ke kantor Partai NasDem.

Simak: Sidang Ahok, Ahli Bahasa: Fokusnya Bukan pada Al-Maidah, tapi...

Menurut Ryan, pemutaran keempat video tersebut merupakan strategi jaksa penuntut umum untuk menciptakan kesan bahwa Ahok menyebut surat Al-Maidah berkali-kali. "Itu kan tentu narasi yang mau dibangun penuntut umum. Tentu tugas kami membuktikan sebaliknya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penasihat hukum Ahok lain, Trimoelja D. Soerjadi, menilai mustahil Ahok disebut menodai agama jika orang mau secara obyektif melihat video unggahan Pemerintah DKI yang berdurasi 1 jam 48 menit itu.

Lihat: Sidang Ahok, Ahli Agama: Tabayun Tidak Bisa dengan Nonton Video

Sebab, ia melihat tidak ada ucapan Ahok yang menghina agama, Al-Quran, dan menyebut ulama dalam pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu.

Selain itu, Trimoelja mengaku keberatan dengan video keempat. Menurut dia, video tersebut layak ditolak sebagai alat bukti lantaran durasinya tidak lengkap dan seperti terpotong. "Ini berarti pada waktu penyidik melimpahkan berkas pada JPU, mereka tidak periksa satu per satu alat bukti. Mereka tidak memutar," katanya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deretan Nama Ini Dikaitkan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024

12 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Deretan Nama Ini Dikaitkan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024

Setelah mendapat dukungan dari beberapa partai politik, Wali Kota Medan Bobby Nasution akan maju di Pilkada Sumut 2024


63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

23 jam lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.


Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil masih cukup unggul di Jabar. Namun, Golkar masih menunggu hasil survei apakah RK maju di Pilkada Jabar atau Jakarta.


Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

Rumah dengan NJOP di bawah RP 2 Miliar di Jakarta kini kembali dikenakan pajak lewat aturan baru PBB-P2. Pada masa Ahok hingga Anies digratiskan.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

3 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

3 hari lalu

Para pencari kerja mencari informasi lowongan kerja dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2024. Pameran tersebut diikuti sekitar 35 perusahaan dengan menawarkan ribuan lowongan kerja bagi lulusan SMA hingga sarjana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

Disnaker Kota Palembang membuka job fair atau bursa lowongan kerja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1341.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

3 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

6 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

PKS, Nasdem, dan PKB mendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.


Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

11 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

Pertmina menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina gantikan Ahok. Apa syarat menjadi komisaris BUMN?