Pejabat PT PAL Diduga Terima Komisi Penjualan Kapal ke Filipina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

    Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya pengembalian komisi kepada pejabat PT Penataran Angkatan Laut dalam pembelian kapal oleh Filipina. Lantaran adanya dugaan itu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di Jakarta dan Surabaya.

    "Kabar sementara marketing feeitu ada yang kick back kepada pejabat kita. Tapi siapa, belum tahu," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Jumat 31 Maret 2017.

    Baca:
    PT PAL Bantah Pejabatnya Terkena OTT KPK
    PT PAL Garap Kapal Cepat Rudal Keempat Pesanan TNI AL

    Meski begitu, Agus mengaku belum menerima laporan resmi mengenai penangkapan itu.

    Agus menjelaskan dalam pembelian kapal Indonesia oleh Filipina ada sejumlah marketing fee atau komisi. "Saya perlu klarifikasi karena siang ini baru digelar perkaranya."

    Baca juga:
    Dipanggil Polisi Terkait Makar, Tommy Suharto Tak Akan Datang
    FUI Gelar Aksi 313, Menteri Ryamizard: Kita Hadapi

    PT PAL adalah badan usaha milik negara di bidang industri perkapalan di Surabaya. KPK menyebut salah satu yang ditangkap adalah penyelenggara negara. Namun, KPK belum bersedia menyatakan siapa penerima komisi itu, berapa, dan kasus apa yang tengah disidik KPK dalam perkara ini.

    Informasi yang beredar, nilai korupsi kasus ini sekitar Rp3 miliar. Kemarin, Manajer Hubungan Masyarakat PT PAL Indonesia Bayu Wicaksono menegaskan tidak ada pejabat PAL yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). menegaskan bahwa jajaran tertinggi termasuk direktur tidak ada yang terkena OTT oleh KPK. Ia menegaskan bahwa jajaran tertinggi termasuk direktur tidak ada yang terkena tangkap tangan.


    ARKHELAUS W. | MAYA AYU PUSPITASARI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa