DPR Tinjau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Rekomendasinya  

Reporter

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kelautan dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Edhy Prabowo mendorong pemerintah untuk melanjutkan moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, proses perizinan atas pembangunan proyek tersebut harus diselesaikan dulu. Hal itu disampaikan saat meninjau proyek reklamasi di Pulau C, D, dan G, Teluk Jakarta.

"Yang kami minta, perizinan yang belum beres ini dibereskan dulu. Baik izin dan amdal harus dibereskan dulu," kata Edhy, Jumat, 24 Maret 2017.

Baca: Komisi IV DPR Kunjungi Proyek Reklamasi Pulau C dan D

Ia mengapresiasi kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terus memantau proyek tersebut. Menurut Edhy, kedua kementerian menjalankan peran optimal dalam penegakan peraturan proyek itu.

"Komisi IV sudah sejak 2015 minta ini dihentikan sampai semua syarat teknis sesuai undang-undang," kata Edhy.

DPR, kata dia, memastikan tidak ingin menutup peluang pengusaha dalam pembangunan proyek tersebut. Namun, ia ingin memastikan proyek berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat.

"Kami mau pengusaha mengikuti aturan dan memikirkan masyarakat sekitarnya," kata Edhy.

Baca: Soal Reklamasi, Walhi Minta Jokowi Tertibkan Gubernur Ugal-ugalan

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani memastikan belum ada aktivitas lanjutan dari proyek reklamasi. "Mereka harus melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk antisipasi dampak yang ditimbulkan," kata dia.

Direktur Utama Agung Sedayu Grup Nono Sampono berharap proyek reklamasi berlanjut. Sebabnya, kata dia, terdapat dampak sosial yang harus diantisipasi perihal sekitar 22 ribu pekerja yang berhenti bekerja terkait dengan penghentian proyek tersebut.

Nono pun mengatakan penghentian juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Meski begitu, ia berharap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) proyek tersebut segera rampung. "Pekerjaan ini harus on schedule," ujarnya.

ARKHELAUS W.

Baca: PTUN Minta Izin Reklamasi Dicabut, Walhi Ingin Jokowi Taat Hukum






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

1 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

3 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

3 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

4 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

4 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

6 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

6 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

7 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

8 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

9 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP