Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo usai penyuluhan anti korupsi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/YOHANES PASKALIS

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesia mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan 74 Gelombang I, Kamis, 16 Maret 2017. Kegiatan ini berpusat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta, serta diikuti 320 peserta. Mereka berasal dari cabang kejaksaan negeri dan tinggi di seluruh Indonesia.

Pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo berharap pendidikan ini melahirkan jaksa yang profesional, berintegritas, punya disiplin, dan tidak larut dalam hal-hal yang tidak baik. "Karena dalam praktek itu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak dipelajari di sini, maka di sini diajari untuk memenuhi standar minimum profesi jaksa," ucapnya setelah membuka acara, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca juga: Pemohon Paspor Baru Wajib Punya Deposit Rp 25 Juta, Ini Alasannya

Bambang menjelaskan, standar-standar itu di antaranya pengetahuannya luas, integritas atau perilakunya bagus, dan keahliannya sebagai jaksa baik. Dalam pendidikan ini, ujar dia, para peserta diajarkan tentang disiplin dan moralitas, misalnya akan ada pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, kedisiplinan, dan kode etik. "Jadi bukan hanya profesionalitas dan keahliannya, tapi juga integritas," tutur Bambang.

Setelah mengikuti diklat, para peserta akan disebar ke kantor-kantor kejaksaan seluruh Indonesia. Tiap daerah, ucap Bambang, memiliki tantangan yang berbeda. Ada yang ringan, ada yang berat.

Bambang juga mengatakan jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal. "Karena dua-tiga tahun ini ada moratorium penerimaan CPNS untuk calon jaksa," ujar Bambang. Satuan kerja kejaksaan, tutur dia, hampir 550. Jaksa di Indonesia sekitar 10 ribu dan bertugas untuk seluruh Indonesia.

Baca: KPK Rilis Laporan Gratifikasi Raja Arab Saudi Senilai Rp 5 M

Bambang mengatakan di daerah terpencil yang perkaranya sedikit bukan berarti tidak butuh jaksa. "Sehingga sebenarnya kami mohon diadakan penerimaan CPNS untuk jaksa itu," ucapnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo yang menghadiri pembukaan diklat ini menuturkan jaksa adalah unsur yang mendukung KPK. "Kalau Anda lihat, penuntutan harus dilakukan jaksa, dan kami mendapatkan jaksa juga dari teman-teman kejaksaan. Karena itu, harapan kami ke depan adalah jaksa menjaga integritas dan profesionalitas serta adil," tutur Agus. "Tadi kan ditekankan, jangan menjadi ndoro, tapi jadilah abdi. Abdi itu artinya pelayan."

REZKI ALVIONITASARI







KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

17 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

18 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

21 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

21 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

23 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif