Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK?

Reporter

e-KTP. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai muncul di tengah persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mereka nilai janggal. “Perlu dipelajari sumber informasi penyidik itu dari mana sehingga tak ada orang yang dirugikan,” ujar Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017. 

Wacana hak angket mencuat setelah dakwaan korupsi proyek e-KTP, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam persidangan itu, terungkap dugaan penggelembungan harga (markup) e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan puluhan anggota DPR periode 2009-2014. Pada Kamis, 16 Maret 2017, sidang kedua akan digelar dengan menghadirkan delapan saksi, yang terdiri atas mantan pejabat pemerintah dan DPR.

Baca: KPK Tengah Usut Kasus Lebih Besar dari E-KTP, Agus: Duit Besar

Dalam berkas dakwaan disebutkan sedikitnya 62 anggota dan mantan anggota DPR dari semua fraksi diduga menerima duit dari para terdakwa dan pengusaha yang terlibat dalam proyek ini. Nilai total dana tersebut disinyalir mencapai hampir Rp 198 miliar. Angka ini belum termasuk kesepakatan Rp 460 miliar jatah partai dan Rp 574,2 miliar, masing-masing untuk Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Golkar yang kini Ketua DPR, Setya Novanto.

Fahri mengklaim 10 anggota Dewan telah mendukung usul tersebut, meski ia enggan mengungkapkan detailnya. Sesuai dengan ketentuan, hak angket dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda. Usul tersebut harus disetujui oleh 50 persen tambah satu orang anggota dalam rapat paripurna.

Baca: Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Korupsi E-KTP

Namun sejumlah fraksi menolak usul dua pemimpin DPR tersebut. "Justru ketika masalah e-KTP ditarik ke wilayah politik melalui hak angket, akan timbul kecurigaan bahwa DPR membentengi elite-elite tertentu. Itu yang harus kami hindari," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Senada, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai hak angket akan menghalangi persidangan dan penyidikan KPK. 

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai usul hak angket itu tak lebih dari serangan balik kepada KPK. Bentuk lainnya adalah upaya DPR, lewat Badan Keahlian, mengampanyekan rencana revisi Undang-Undang KPK di sejumlah perguruan tinggi. Ia berharap DPR tidak menggunakan hak politiknya untuk membela kepentingan lembaga atau individu yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menampik rencana revisi itu sebagai bentuk serangan balik lembaganya kepada KPK. Namun ia membenarkan sosialisasi draf revisi dalam sebulan terakhir ini merupakan perintah pimpinan Dewan. “Badan Legislasi hanya menjadi narasumber,” ujarnya.

Baca: Sidang Kasus E-KTP, 8 Saksi Penting Akan Dicecar Soal Penganggaran

Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. “Sedang menunggu gelar perkara,” ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.

INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | MAYA AYU

Video Terkait:
Opini Tempo: Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP
Kasus E-KTP: BEM SI Beri Dukungan ke KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP



DPR



Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

3 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

19 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.