Soal Reformasi, Rumah Gerakan 98: Titiek Soeharto Tendensius

Reporter

Titiek Soeharto di mimbar utama pada jeda Sidang Paripurna pemilihan Pimpinan MPR di Gompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rumah Gerakan (RG) 98 Wawan Purwandi menyayangkan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  atau DPR Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto dalam sambutannya saat acara Zikir dan Shalawat untuk Negeri di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu pekan lalu. Kala itu, Titiek menyinggung reformasi yang ia anggap tidak membuat Indonesia lebih baik.

Wawan justru menilai putri mantan Presiden Soeharto itu hanya membesar-besarkan capaian rezim orde baru (orba). Menurut dia, Titiek mengabaikan fakta penguatan peran masyarakat sipil di masa Reformasi. "Kami menilai pernyataan Titiek Soeharto menyesatkan karena mengabaikan fakta jika ada perbedaan sangat besar masa orde baru dengan masa reformasi," ujar Wawan dalam keterangan resminya, Senin, 13 Maret 2017.

Baca juga:
Kampanye Kejayaan Soeharto, Pengamat: Sulit buat Dulang Suara

Menurut Wawan, Titiek Soeharto harusnya menyadari bahwa telah ada perubahan besar-besaran dalam sistem politik Indonesia pasca tumbangnya rezim orba. Wawan mencontohkan, saat rezim orba semua aktivitas pembangunan serba bersifat sentralistik dan tertutup. Namun, Wawan menilai, saat ini proses pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.

"Kami curiga pernyataan Titiek Soeharto hanya mencoba mengelabui masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan semu seperti pada masa orba. Masyarakat hanya dicekoki dengan jargon sembako murah, BBM murah, dan kondisi damai tanpa mengetahui jika semuanya diciptakan dengan timbunan utang dan moncong senapan,” katanya.

Baca pula:

Slogan Enak Zaman Soeharto, Titiek: Aman dan Gampang Cari Makan

Menurut Wawan, masa orba peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional justru dikebiri. Kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana peran masyarakat terus diperkuat baik dalam proses menentukan kebijakan maupun pelaksanaan kebijkakan pembangunan di lapangan.

Misalnya saja dalam bidang politik, Wawan mencontohkan adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal sebelum reformasi, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga telah terjadi perubahan sangat besar di mana dengan sistem desentralisasi transfer anggaran ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat orde baru.

Silakan baca:

Tommy Soeharto Calon Presiden 2019, Dua Partai Akan Berkoalisi  

Wawan menilai jika masih dijumpai berbagai ketimpangan sosial hal tersebut merupakan sisa dampak pola pembangunan yang dilakukan di masa orde baru yang hanya difokuskan di Pulau Jawa. Menurut Wawan, berbagai regulasi pembangunan juga dirancang untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sehingga ketimpangan pembangunan masih terasa.

"Sejak reformasi hal itu perlahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa orde baru," ujar Wawan.

LARISSA HUDA






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.