Soal Reformasi, Rumah Gerakan 98: Titiek Soeharto Tendensius

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titiek Soeharto di mimbar utama pada jeda Sidang Paripurna pemilihan Pimpinan MPR di Gompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Titiek Soeharto di mimbar utama pada jeda Sidang Paripurna pemilihan Pimpinan MPR di Gompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rumah Gerakan (RG) 98 Wawan Purwandi menyayangkan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  atau DPR Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto dalam sambutannya saat acara Zikir dan Shalawat untuk Negeri di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu pekan lalu. Kala itu, Titiek menyinggung reformasi yang ia anggap tidak membuat Indonesia lebih baik.

    Wawan justru menilai putri mantan Presiden Soeharto itu hanya membesar-besarkan capaian rezim orde baru (orba). Menurut dia, Titiek mengabaikan fakta penguatan peran masyarakat sipil di masa Reformasi. "Kami menilai pernyataan Titiek Soeharto menyesatkan karena mengabaikan fakta jika ada perbedaan sangat besar masa orde baru dengan masa reformasi," ujar Wawan dalam keterangan resminya, Senin, 13 Maret 2017.

    Baca juga:
    Kampanye Kejayaan Soeharto, Pengamat: Sulit buat Dulang Suara

    Menurut Wawan, Titiek Soeharto harusnya menyadari bahwa telah ada perubahan besar-besaran dalam sistem politik Indonesia pasca tumbangnya rezim orba. Wawan mencontohkan, saat rezim orba semua aktivitas pembangunan serba bersifat sentralistik dan tertutup. Namun, Wawan menilai, saat ini proses pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.

    "Kami curiga pernyataan Titiek Soeharto hanya mencoba mengelabui masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan semu seperti pada masa orba. Masyarakat hanya dicekoki dengan jargon sembako murah, BBM murah, dan kondisi damai tanpa mengetahui jika semuanya diciptakan dengan timbunan utang dan moncong senapan,” katanya.

    Baca pula:

    Slogan Enak Zaman Soeharto, Titiek: Aman dan Gampang Cari Makan

    Menurut Wawan, masa orba peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional justru dikebiri. Kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana peran masyarakat terus diperkuat baik dalam proses menentukan kebijakan maupun pelaksanaan kebijkakan pembangunan di lapangan.

    Misalnya saja dalam bidang politik, Wawan mencontohkan adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal sebelum reformasi, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga telah terjadi perubahan sangat besar di mana dengan sistem desentralisasi transfer anggaran ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat orde baru.

    Silakan baca:

    Tommy Soeharto Calon Presiden 2019, Dua Partai Akan Berkoalisi  

    Wawan menilai jika masih dijumpai berbagai ketimpangan sosial hal tersebut merupakan sisa dampak pola pembangunan yang dilakukan di masa orde baru yang hanya difokuskan di Pulau Jawa. Menurut Wawan, berbagai regulasi pembangunan juga dirancang untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sehingga ketimpangan pembangunan masih terasa.

    "Sejak reformasi hal itu perlahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa orde baru," ujar Wawan.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.