Siaran Langsung Sidang E-KTP Dilarang, PWI Akan Susun Gugatan  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia mengambil dua langkah terhadap larangan siaran langsung sidang E-KTP yang dilakukan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Wina Armada mengatakan langkah pertama adalah dengan pendekatan persuasif pada majelis hakim maupun pada MA agar mengizinkan siaran langsung.

"Kedua, apabila tidak manjur, PWI sedang memikirkan kemungkinan melakukan gugatan terhadap peraturan-peraturan ini," kata Wina, Kamis, 9 Maret 2017, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Baca : Asosiasi Wartawan Desak Sidang E-KTP Boleh Disiarkan Langsung

Wina mengatakan pelarangan siaran langsung sidang E-KTP tidak bisa dibiarkan karena akan jadi preseden. "Ini bisa diikuti oleh pengadilan-pengadilan di wilayah-wilayah lain, di provinsi lain juga," kata dia.

Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley mengatakan pihaknya berharap ketua majelis hakim bisa meralat larangan tersebut. Namun, dia memahami keputusan untuk melarang siaran langsung menjadi kewenangan ketua majelis hakim. Karena itu, dia meminta kejadian pelarangan ini bisa membuat masyarakat pers menyusun pedoman yang disepakati bersama soal siaran langsung persidangan.

Stanley mengatakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatakan tidak perlu ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis UU tersebut. "Kenapa? Karena inisiator pembuat UU ini, pemerintah dan DPR, tidak ingin mencampuri urusan-urusan kemerdekaan pers. Dipersilakan pada komunitas pers mengatur dirinya sendiri," kata stanley. Karena itulah dia meminta masyarakat pers lebih baik menyusun pedoman yang disepakati bersama, ketimbang diatur orang luar pers.

Simak juga : KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP

Stanley mengatakan sejak November lalu, dia telah mengusulkan agar masyarakat pers membuat pedoman. "Kalau ada pedoman itu, kami di Dewan Pers bisa mengadakan pertemuan dengan Ketua MA dan meminta agar ini diakui," kata Stanley. Nantinya, pedoman itu bisa diadopsi dalam bentuk Surat Edaran MA atau Peraturan MA.

Dengan pedoman itulah, kata stanley, seluruh wartawan yang akan meliput sudah punya peraturan yang jelas. "Tidak perlu kita menghadapi begini, kasus per kasus, yang setiap kali persidangan ketua majelis hakimnya membuat kebijakan berbeda satu sama lain," kata Stanley.

AMIRULLAH SUHADA






Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota, Ini Persyaratan Peserta

31 Januari 2022

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota, Ini Persyaratan Peserta

Tempo Media Group mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di tiga provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Palu (Sulawesi Tengah), dan Bangka Belitung


Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota

31 Januari 2022

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota

Tempo Media Group mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di tiga provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Palu (Sulawesi Tengah), dan Bangka Belitung


Fakta-Fakta Menarik Hubungan Harmoko dan Media Massa

6 Juli 2021

Fakta-Fakta Menarik Hubungan Harmoko dan Media Massa

Harmoko memiliki banyak cerita menarik yang erat dengan pers di Indonesia.


Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.


Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.


Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

Petugas hingga saat ini pun belum bisa memperkirakan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.


Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

Hingga berita ini diturunkan petugas masih mengatasi kebakaran itu dan belum ada laporan tentang korban jiwa.


Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

26 Juli 2018

Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

Sandiaga Uno mengatakan menjelang perhelatan Asian Games 2018 pihaknya segera menghentikan proses produksi tempe di sekitar Kali Item.


PWI Sarankan Radar Bogor Mengadu ke Dewan Pers

2 Juni 2018

PWI Sarankan Radar Bogor Mengadu ke Dewan Pers

PWI menyarankan Radar Bogor mengadukan kasus ini kepada Dewan Pers dengan harapan mendapat penyelesaian yang sesuai dengan UU Pers.


AJI Menilai Gugatan PWI ke Dewan Pers Tindakan Emosional

20 April 2018

AJI Menilai Gugatan PWI ke Dewan Pers Tindakan Emosional

AJI dan sejumlah organisasi kewartawanan mendesak Dewan Pers mengubah Hari Pers Nasional.