Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenang Tender dan Mark Up Proyek

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada KPK membeberkan rincian proses tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau E-KTP yang penuh skandal pada hari ini, Kamis 9 Maret 2017.

Sugiharto pernah dilaporkan oleh Handika Honggowongso, kuasa hukum PT Lintas Bumi Lestari, di Kepolisian Polda Metro Jaya, terkait dengan penetapan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Baca : Kasus E-KTP, Terkait Tender Sugiharto Pernah Dilaporkan ke Polda Metro

"Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa II dan Drajat Wisnu Setyawan dilaporkan dengan
sangkaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran keterbukaan informasi publik," kata jaksa Taufiq Ibnugroho saat membacakan dakwaan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Dua terdakwa kasus ini, Irman dan Sugiharto, bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini sepakat untuk mengarahkan pelelangan agar dimenangkan konsorsium PNRI.

Sebagai tim pendamping, mereka berkomplot membentuk konsorsium Astragraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera.

Kedua tim pendamping dibentuk karena minimal peserta lelang sebanyak tiga peserta. Namun, ketiga tim itu berafiliasi dengan Andi Agustinus. Kedua terdakwa lantas memerintahkan Drajat Wisnu Setyawan, ketua panitia pengadaan, dan Husni Fahmi dari tim teknis, untuk memenangkan salah satu dari tiga konsorsium itu.

Selajutnya panitia memilih konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Konsorsium ini terdiri dari lima perusahaan, yaitu Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, PT Sandipala Artha Putra.

Pengaturan proyek tak berhenti pada pemilihan pemenang tender. Pengadaan spesifikasi teknis pun turut diatur dengan mengarahkan ke salah satu produk tertentu.

Baca juga : Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi E-KTP

Selanjutnya giliran para pihak swasta yang bermain-main dalam pengadaan. Pada saat pembuatan daftar harga, Garmaya Sabarling, Tri Sampurno, dan Berman Jandry S. Hutasoit menaikkan harga barang-barang tersebut sehingga lebih mahal dari pada harga semestinya (mark up).

Spesifikasi harga ini lantas digunakan Sugiharto sebagai bahan acuan dalam pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat dan harga perkiraan sendiri.

Sekitar bulan Desember 2010 di ruko Fatmawati, Sugiharto melakukan pertemuan dengan Andi, Muhammad Nazaruddin, dan Drajat Wisnu Setyawan, ketua panitia pengadaan. Dalam pertemuan itu Sugiharto menerima duit US$ 775 ribu dari Andi untuk dibagi-bagikan kepada panitia pengadaan, Irman, Diah Anggraini, serta Sugiharto.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.