Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -  Jaksa Penuntut Umum, Irene Putri, mengungkapkan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dalam pembacaan dakwaan, Novanto, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR, Irene menjelaskan pengusaha Andi Narogong, pengusaha, dan Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersepakat untuk mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar ihwal pembiayaan proyek e-KTP itu.

Baca juga:

Diduga Terlibat Kasus E-KTP, Setya Novanto: Saya Cukup Berdoa Saja
Golkar akan Berhentikan Kadernya yang Terlibat Korupsi E-KTP

Irene menjelaskan pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian. Kesepakatan itu diikuti sejumlah uang dari Andi yang terbiasa menjadi rekanan proyek di lingkungan kementerian.

Andi dan Irman, bersama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Diah Anggraeni menemui Novanto di Hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Andi kembali menemui Novanto di ruangannya di lantai 12, Gedung DPR, meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek e-KTP. "Setya pun berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya," kata Irene, di PN Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.

Silakan baca:
Yorrys Raweyai Khawatir Kasus E-KTP Ganggu Elektabilitas Golkar
Ahli Hukum: Pengembalian Uang Kasus E-KTP Tak Hilangkan Pidana Korupsi

Pada Mei 2010, sebelum rapat dengar pendapat, Irman menggelar pertemuan dengan Gamawan, Diah, Andi, dan sejumlah anggota Komisi II: Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin di ruang kerja Komisi II DPR lantai 1. Pada pertemuan itu disepakati bahwa program KTP elektronik akan dibiayai APBN murni secara multiyears.

Pada pertemuan itu, kata Irene menjelaskan, Mustoko menyampaikan bahwa proyek e-KTP akan dikerjakan oleh Andi. Sebabnya, ia dinilai akrab dengan proyek-proyek di Kementerian Dalam Negeri. Mustoko juga memberi garansi bahwa Andi berkomitmen memberikan duit kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Irene menjelaskan antara Juli-Agustus 2010, DPR mulai membahas Rancangan APBN 2011. Proyek e-KTP masuk dalam pembahasan. Pada waktu itu, Andi kerap bertemu dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. Sebabnya, Andi menganggap ketiga orang ini merupakan representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP.

MAYA AYU | ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Mengenang Sudharmono, Seorang Wakil Presiden Era Orde Baru Pernah Pimpin Partai Golkar

5 hari lalu

Mengenang Sudharmono, Seorang Wakil Presiden Era Orde Baru Pernah Pimpin Partai Golkar

Sudharmono atau akrab disapa Pak Dhar, pernah menjabat Wakil Presiden RI ke-5, dan aktif berkarier sebagai politikus dan seorang militer.


KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

5 hari lalu

KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

KPK menyebut sempat mengendus keberadaaan Paulus Tannos di Thailand.


Kronologi Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar, Kode Sudah Diberikan Jauh Hari

10 hari lalu

Kronologi Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar, Kode Sudah Diberikan Jauh Hari

Ridwan Kamil gabung menjadi kader Partai Golkar, meski pernah gagalkan dukungan saat Kang Emil maju Pilgub Jabar lalu.


Partai Golkar Rekrut Ridwan Kamil demi Mendulang Suara

12 hari lalu

Partai Golkar Rekrut Ridwan Kamil demi Mendulang Suara

Di tengah mandeknya peta dukungan KIB, Partai Golkar menggaet Ridwan Kamil. Apa hubungan antara manuver ini dan posisi Ganjar Pranowo?


Dulu Tidak Didukung, Kini Gabung Golkar. Ini Perjalanan Politik Ridwan Kamil

12 hari lalu

Dulu Tidak Didukung, Kini Gabung Golkar. Ini Perjalanan Politik Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Partai yang dulu sempat tidak mendukungnya. Begini ceritanya.


Berlabuh ke Partai Golkar, Ini Lika-liku Politik Ridwan Kamil

12 hari lalu

Berlabuh ke Partai Golkar, Ini Lika-liku Politik Ridwan Kamil

Ridwan Kamil resmi menjadi kader Partai Golkar pada 18 Januari 2022.


Masuk Golkar, Ridwan Kamil Berpeluang Diusung Lagi Jadi Gubernur Jabar atau DKI Jakarta

12 hari lalu

Masuk Golkar, Ridwan Kamil Berpeluang Diusung Lagi Jadi Gubernur Jabar atau DKI Jakarta

Golkar menilai potensi dan kapabilitas Ridwan Kamil membuat peluang ke arah sana terbuka.


Politisi Muda Lintas Partai Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Sebut Kader Senior akan Dapat Nomor Urut Atas

17 hari lalu

Politisi Muda Lintas Partai Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Sebut Kader Senior akan Dapat Nomor Urut Atas

Politisi muda lintas partai bicara soal penolakan atas wacana sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Apa alasan mereka?


Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

18 hari lalu

Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

Lukas Enembe tampil dengan kursi roda setalah KPK tetapkan tersangka. Sebelumnya, beberapa koruptor mendadak sakit usai dicokok KPK, ada Setya Novanto


Celetuk Zulhas Pertemuan 7 Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Koalisi Baru bagi Golkar

22 hari lalu

Celetuk Zulhas Pertemuan 7 Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Koalisi Baru bagi Golkar

Pertemuan tujuh elit parpol penolak sistem proporsional tertutup diinisiasi oleh Partai Golkar.