Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Reporter

Editor

Pruwanto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat wawancara khusus dengan tim Majalah TEMPO. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memenuhi janjinya mengenai pengungkapan sejumlah nama besar yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Nama-nama itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang tindak pidana korupsi pada Kamis, 9 Maret 2017. Di antaranya ada Gamawan Fauzi dan Yasonna Laoly, yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM.

Dua orang mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri hari ini menjalani sidang agenda pembacaan dakwaan, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Jaksa menyebutkan keduanya memperkaya diri sendiri, 76 orang lain, serta 6 korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto Sampai Anas

"Perbuatan melawan hukum yang dimaksud, yaitu para terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik telah mengarahkan memenangkan perusahaan tertentu," kata Jaksa Irene Putri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Beberapa nama yang turut diperkaya Irman dan Sugiharto, di antaranya Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi; anggota DPR Yasonna Laoly, yang kini Menteri Hukum dan HAM; Diah Anggraini; Dradjat Wisnu Setyawan beserta enam panitia pengadaan; dan Husni Fahmi beserta lima anggota tim teknis. 

Baca pula: Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP  

Mereka yang diduga diperkaya termasuk sejumlah politikus, antara lain mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; mantan Ketua DPR, Marzuki Ali; politikus Olly Dondokambey; Melchias Marchus Mekeng; Ganjar Pranowo; Chairuman Harahap; Arief Wibowo; Miryam S. Haryani; Agun Gunandjar Sudarsa; Tamsil Linrung; Taufik Effendi; Teguh Djuwarno; dan Jamal Aziz. Dakwaan itu menyebut pula 37 anggota Komisi II DPR lain.

Selain orang per orang, jaksa menyebutkan terdakwa juga memperkaya korporasi, yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI.

Jaksa menyatakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain ini dilakukan bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Jaksa membeberkan korupsi proyek e-KTP bermula dari usulan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri saat itu. Ia mengusulkan perubahan sumber pembiayaan proyek dari pinjaman hibah luar negeri menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni pada 2009. Usulan pun dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR.

Pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian. Untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR akan diberikan sejumlah uang oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri, Andi Narogong. Kemudian, kesepakatan itu disetujui oleh Diah.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

14 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.


Yasonna Dorong Insan Kreatif Jakarta Siap Hadapi Society 5.0

15 hari lalu

Yasonna Dorong Insan Kreatif Jakarta Siap Hadapi Society 5.0

Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menempati posisi pertama pendaftaran merek.


Yasonna: Tanpa Pelindungan KI, Percuma Kita Berkreasi

16 hari lalu

Yasonna: Tanpa Pelindungan KI, Percuma Kita Berkreasi

Tanpa perlindungan KI maka sebuah karya akan mudah dijiplak.


Yasonna Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Tingkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis KI

16 hari lalu

Yasonna Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Tingkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis KI

Sektor kreatif Indonesia berada di peringkat 3 setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.


Penghargaan Kemenkumham Bagi yang Aktif Pacu Kreativitas dan Inovasi KI

16 hari lalu

Penghargaan Kemenkumham Bagi yang Aktif Pacu Kreativitas dan Inovasi KI

Sebanyak 37 penghargaan diberikan Kemenkumham dengan 3 kategori


Yasonna Ajak Pemda Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual

16 hari lalu

Yasonna Ajak Pemda Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Baru sekitar 11 persen dari pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi KI-nya dari jumlah kurang lebih 64 juta pelaku usaha UMKM.


DJKI Targetkan Kenaikan Jumlah Permohonan dan Pelindungan KI

37 hari lalu

DJKI Targetkan Kenaikan Jumlah Permohonan dan Pelindungan KI

Kemenkumham akan mensinergikan seluruh program DJKI dengan direktorat lain


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

29 September 2022

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

28 September 2022

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.