Sosialisasi Revisi UU KPK, Fadli Zon Bantah Terkait Kasus e-KTP

Reporter

Editor

Pruwanto

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah bila sosialisasi revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dilakukan oleh Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk disebut berkaitan dengan bergulirnya kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Menurut Fadli, sosialisasi itu hal yang rutin saja.

Fadli Zon menjelaskan, pimpinan DPR memang memerintahkan BKD untuk melakukan sosialisasi. "Itu kan untuk menampung aspirasi. Rutin saja dilakukan BKD untuk sejumlah undang-undang," kata Politikus Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Baca: E-KTP, Politikus Golkar-Demokrat Diduga Terima Dana Terbesar

Fadli Zon menuturkan revisi UU KPK adalah wacana sejak tahun lalu. Namun, ia menyebut tidak dilanjutkan dan Presiden Joko Widodo meminta adanya sosialisasi terlebih dahulu.

Ia mengakui bahwa sosialisasi ini terlambat dan baru dilaksanakan sekarang. Tapi, Fadli Zon tetap membantah bila sosialisasi ini berkaitan dengan penanganan kasus e-KTP. "Itu memang seharusnya lebih awal. Ini seperti seminar-seminar biasa saja," ucapnya.

Kasus e-KTP diduga menyeret banyak politikus di DPR termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Adapun Johnson mengatakan telah menerima perintah sosialisasi revisi UU KPK saat pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin ke Setya Novanto.

AHMAD FAIZ

Baca: Proyek E-KTP, Dakwaan Sebut 40 Penerima Suap. Siapa Saja?






Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

6 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

8 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

16 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

17 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

1 hari lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

3 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

4 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.