INFO INDONESIA KERJA - Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill atau area yang menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah bukan merupakan alternatif yang sesuai karena tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Selain itu, alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.
Saat menjadi pembicara dalam acara Ngobrol @Tempo bertema "Mencari Alternatif Solusi Pengelolaan Sampah Perkotaan" pada Senin, 6 Maret 2017, Djoko Heru Martono, Wakil Ketua Umum Indonesian Solid Waste Association, mengatakan, hingga kini, hampir rata-rata sampah di perkotaan hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA. Sebanyak 55 persen jumlah sampah itu adalah sampah organik, plastik 14,31 persen, dan kertas 9 persen.
Meski sekarang sudah ada bank sampah, menurut Djoko, itu hanya bisa mengurangi tidak lebih dari 20 persen sampah di TPA, kecuali bank sampah itu bergabung dengan pengkomposan. Saat ini, total TPA mencapai 332 dan itu mengokupasi 8.000 hektare lahan. Kalau sudah dipakai untuk pembuangan sampah, kata Djoko, kemungkinan selama 15 tahun lahan itu tidak bisa dipakai, kecuali untuk jalan dan penghijauan.
Sebetulnya, dasar hukum untuk pengelolaan sampah sudah komplet seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan peraturan menteri. "Jadi semuanya sudah komplet. Bank sampahnya juga ada. Jadi sudah komplet kita sebetulnya, tinggal memikirkan bagaimana menjalankannya," tutur Djoko.
Selain dasar hukum, berbagai upaya untuk pengelolaan sampah juga sudah pernah dilakukan dari skala kecil sampai besar, termasuk melakukan pengelolaan terpadu. Karena itu, ada pemilahan sampah di sumber dan sampah anorganik pun sejak dulu sudah didaur ulang.
Namun, ujar Djoko, yang menjadi persoalan adalah masalah alokasi anggaran yang masih kembang-kempis. "Jadi yang paling penting itu bukan hanya teknologi, tapi aspek lain juga harus dikaji, khususnya dari sisi pendanaan. Selain itu, sosial budaya juga penting. Kalau kita punya teknologi dan uang, tapi kalau masyarakat tidak mau buang sampah di tempat yang seharusnya, itu susah juga," katanya.
Dalam paparan mengenai pengelolaan sampah di kota yang dipimpinnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan "Danny" Pomanto, yang juga menjadi pembicara dalam acara Ngobrol @Tempo, mengatakan pentingnya keterlibatan masyarakat. "Dulu, kita didiagnosis bahwa TPA kita sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Kita harus siapkan lahan sekitar minimal 10 hektare lagi. Itu pun hanya untuk persiapan 5-10 tahun," tuturnya.
Namun, dengan mengelola sampah ini dari hulu hingga ke hilir dan tuntas, permasalahan sampah di kotanya bisa teratasi dengan baik. "Setelah dirediagnosis, TPA kita ternyata masih mampu menampung sampah jika bisa diproses dan dikelola dengan baik dengan melibatkan masyarakat," kata dia.
Per hari ini, sampah Kota Makassar sekitar 1200 ton per hari sampai ke TPA, sedangkan yang tidak sampai sekitar 150-200 ton, serta 100-150 ton di antaranya melewati bank sampah dan nonbank sampah. Kota Makassar sudah memiliki 665 bank sampah yang terdiri atas bank sampah unit (BSU), bank sampah sektoral, dan bank sampah pusat. "Khusus sampah plastik, bank sampah kita sudah kelola sekitar 20 ton. Komposisi sampah kita 68 persen organik, 25 persen plastik, dan 7 persen lainnya," tuturnya.
Dia menargetkan menjadikan bank sampah sebagai ujung tombak pemilahan di sumbernya. "Target saya adalah 1.000 (bank sampah)," ucapnya.
Untuk membuat gerakan masif pengelolaan sampah, Danny juga melibatkan RT dan RW. Salah satu yang dipersiapkan adalah mengadakan kursus mengenai bank sampah. "Saya juga bagikan motor sampah ke mereka. Agar bank sampah itu mendapatkan sampah yang sudah terpilah dari rumah, kami juga sudah punya sistem pengantongan sampah. Kita mengintervensi langsung ke rumah-rumah dan membagi-bagikan dua juta kantong sampah," ujarnya.
Bahkan, kata Danny, untuk masyarakat tidak mampu, sampah mereka bisa ditukar dengan beras, galon air, gas, kebutuhan rumah tangga, bimbingan belajar, hingga emas. "Kalau ini berjalan, saya berharap di TPA tidak ada lagi sampah plastik. Apalagi yang organik, kita sudah olah menjadi biodigester," kata dia.
Dwi Retnastuti dari Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah juga menginginkan persoalan sampah betul-betul dikelola dari hulu ke hilir. "Ini untuk mencegah agar sampah tidak hanya melalui satu proyek besar, kemudian selesai. Kami ingin ini dilakukan semua dari hulu ke hilir dan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat betul-betul dihargai. Ini juga sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah yang mengamanatkan bahwa sampah bukan hanya sekadar kumpul atau buang, tapi juga terjadi pengurangan di sumbernya," ujar Dwi.
Dia juga menyampaikan pentingnya transformasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di satu tempat saja (TPA), tapi dari masing-masing sumber sampah sudah bisa dikelola. "Perubahan paradigma ini penting, bagaimana pengurangan sampah harus dilakukan di sumber. Kita akan mencoba menjadikan pencegahan itu paling besar. Jadi bukan lagi akhirnya di TPA," ucapnya.
Dwi melanjutkan, tidak mungkin pengolahan sampah bisa berhasil tanpa ada peran serta masyarakat. "Jadi, seandainya semua masyarakat mau melakukan ini, saya yakin sampah tidak akan menjadi persoalan, tapi sahabat bagi kita semua," ujarnya.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. Sudirman yang hadir dalam acara ini merasa senang karena sekarang, semakin banyak pihak yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Namun, menurut dia, dari sisi pengelolaan sampah, belum ada satu pendekatan yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah secara keseluruhan. "Jadi tidak bisa kalau hanya kita mikirin sampah dengan teknologi kalau dari hulunya tidak dipikirkan. Itu akan sulit kita selesaikan," tuturnya. (*)
