Kamis, 26 April 2018

Kasus E-KTP Bikin Partai Politik Resah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga di masuakan datanya saat pembuatan e-KTP di kelurahan Menteng, Jakarta, Selasa (9/8). Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik / e-KTP mengalami keterlambatan disebabkan oleh jaringan yang bermasalah sehingga penerapannya hingga kini baru di lima kelurahan di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Warga di masuakan datanya saat pembuatan e-KTP di kelurahan Menteng, Jakarta, Selasa (9/8). Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik / e-KTP mengalami keterlambatan disebabkan oleh jaringan yang bermasalah sehingga penerapannya hingga kini baru di lima kelurahan di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Bergulirnya pengusutan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP ke persidangan membuat resah sejumlah partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa puluhan mantan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk sejumlah pentolan partai politik, dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

    Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kasus e-KTP telah menjadi pembicaraan di pengurus pusat hingga ke dewan pimpinan daerah. Terlebih, Ketua Umum Golkar Setya Novanto beberapa kali diperiksa dan disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

    Baca: Proyek E-KTP, Dakwaan Sebut 40 Penerima Suap. Siapa Saja?

    Yorrys khawatir, bila kasus itu terus berlanjut dan menjadi konsumsi media, elektabilitas Golkar yang saat ini mulai membaik bisa terganggu. “Pasti menyandera (Golkar),” ujarnya, Senin, 6 Maret 2017. Setya tidak sendiri. KPK juga telah memeriksa sejumlah politikus Golkar lain, yaitu Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan dia sudah memanggil anggota partainya yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP. “Kami serahkan ke KPK untuk mengusut tuntas kasus ini,” katanya. Zulkifli tidak mau menyebut nama kader itu, namun beberapa waktu lalu anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, pernah diperiksa KPK dalam kasus itu. 

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan banyak pihak yang berpotensi terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. “Dari eksekutif dan legislatif,” ucapnya. Nama-nama mereka nanti bakal disebut dalam pembacaan surat dakwaan di pengadilan yang bakal digelar Kamis mendatang.

    Berita lainnya: Video Ceramah Bachtiar Nasir Kasusnya di SP3, Ini Alasannya

    Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dari pihak eksekutif, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. 

    HUSSEIN ABRI DONGORAN

    Video Terkait:
    Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
    Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
    Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP


  • DPR
  •  

     

    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Akan Melarang Bekas Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

    Di Maret 2018, Komisi Pemilihan Umum berencana menambahkan larangan bekas koruptor menjadi anggota legislatif dalam Peraturan KPU untuk Pemilu 2019.