Dirut BPJS: Iuran BPJS Seperti Gotong Royong dan Arisan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Surabaya - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengimbau seluruh warga bergotong royong melalui program BPJS. Menurut Fachmi, kesadaran masyarakat dalam membayar iuran secara rutin menjadi hal yang penting guna membantu sesama.

    “Jangan berpikiran tidak sakit, tidak menggunakan. Prinsipnya begini. Ini arisan besar, arisan nasional. Setiap orang kemungkinan akan sakit, tinggal dia akan menggunakan kapan,” kata Fachmi saat ditemui di Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya, Jalan Ahmad Yani, Selasa, 28 Februari 2017.

    Fachmi berharap masyarakat menyadari bahwa BPJS merupakan program bersama. Dengan bergotong royong, maka yang sehat akan membantu pasien sakit dan sebaliknya. 

    “Contohnya, tadi, pasien RSI yang cuci darah selama 7 tahun. Bayangkan kalau selama 7 tahun dan membayar biaya sendiri, pasti bangkrut. Karena kita gotong royong, satu pasien sakit akan dibantu 200 saudara yang lain,” tutur Fachmi.

    Ketika disinggung terkait dengan rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan BPJS kepada masyarakat, Fachmi mengimbau masyarakat melaporkan rumah sakit tersebut agar dapat ditindak lebih lanjut. Menurut Fachmi, undang-undang tentang kesehatan sudah jelas menyatakan, dalam keadaan darurat, rumah sakit harus melayani. "Kalau tidak, rumah sakit akan dipidana,” ujar Fachmi.

    Kepala BPJS Regional VII Jawa Timur Handaryo mengatakan 251 rumah sakit di Jawa Timur yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah.

    “Jumlah peserta sebanyak 23 juta,” kata Handaryo.

    JAYANTARA MAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.