Awas, Titik Panas Bermunculan di Sejumlah Area Hutan Lindung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok tani Panenga Desa Jabiren, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menunjukkan sumur bor buatan untuk melindungi dari kebakaran hutan.  TEMPO/Nurdiansah

    Kelompok tani Panenga Desa Jabiren, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menunjukkan sumur bor buatan untuk melindungi dari kebakaran hutan. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Malang - Ditemukan sejumlah titik panas di sejumlah kawasan hutan lindung di Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Untuk mengantisipasi kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta polisi intensif berpatroli.

    Tujuannya adalah mengendalikan kebakaran hutan. "Semua pihak telah melakukan persiapan," kata Sekretaris Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup, Harry Subagiadi, Rabu malam, 22 Februari 2017.

    Baca : Awal 2017, 64 Hektare Lahan Hutan di Riau Terbakar

    Sedangkan secara spesifik, ucap dia, kebakaran di Jambi diduga dipicu di kawasan perusahaan perkebunan. "Hati-hati, harus diselidiki, apakah sengaja atau faktor alam," ujarnya.

    Sementara ini, tak ada indikasi kebakaran karena kesengajaan. Kondisi di lapangan dijaga ketat dengan patroli. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian daerah mengawasi di lapangan.

    "Jika disengaja, akan ada penegakan hukum," tuturnya. Pemantauan titik panas dilakukan rutin setiap hari melalui teknologi pencitraan satelit.

    Adapun kawasan padang savana di kaldera Tengger menjadi daerah yang sering kebakaran di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Petugas Balai Besar TNBTS bersama masyarakat rutin melakukan patroli dan pemadaman.

    "Rutin ada patroli bersama masyarakat sekitar," kata Kepala Balai Besar TNBTS John Kenedie.

    EKO WIDIANTO

    Simak pula : KD-Renny Djajoesman Terjun ke Politik, Jadi Apa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.