TEMPO.CO, Serang - Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigadir Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan potensi konflik pasca-pemilihan kepala daerah di Banten yang digelar Rabu, 15 Februari 2017, sangat besar. Hal itu disebabkan selisih perolehan suara dari kedua pasangan calon yang nyaris imbang.
“Terkait perkembangan situasi keamanan pasca-pilkada Banten, memang dengan posisi jumlah yang terpaut tipis bisa menjadi potensi timbulnya konflik yang cukup tinggi," ujar Listyo, Selasa, 21 Februari 2017.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Listyo sudah meminta bantuan penambahan 300 personel dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan kondisi di Banten tetap kondusif. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi konflik horizontal antar-pendukung kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
"Di setiap tahapan rekapitulasi dari tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, hingga tingkat KPU provinsi, kita pertebal kekuatannya. Itu untuk mengantisipasi ada kecurangan atau intimidasi dari oknum yang dapat mengubah hasilnya," katanya.
Bahkan, pihaknya juga mendapatkan informasi akan ada unjuk rasa dari masyarakat selama tahapan penghitungan suara dilaksanakan. Namun ia mengimbau agar aksi tersebut bisa berlangsung dengan kondusif dan tidak anarkis.
Polda Banten sebelumnya telah menerjunkan sekitar empat ribu personel untuk mengamankan jalannya pilkada 2017. "Untuk menjaga situasi tetap kondusif, personel sudah datang dan akan disebar ke setiap titik-titik rawan," kata Listyo.
Sebelumnya, kedua kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief, saling klaim memenangi pertarungan pemlihan Gubernur Banten periode 2017-2022.
WASI’UL ULUM
