Nasib Hak Angket Ahok, Fahri Hamzah:Ditentukan Suara Anggota

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan pengajuan hak angket untuk mempertanyakan pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus berjalan. Usulan terus bergulir meskipun mayoritas fraksi dewan menolak.

    "Tetap harus dibawa ke paripurna. Karena itu hak anggota, bukan hak fraksi. Keputusan dan kesepakatan itu adalah hak anggota," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.

    Baca : Hak Angket Ahok, Ketua Komisi II: Bakal Alot di Bamus Dewan

    Ia meyakini voting anggota Dewan itu bisa dijalankan secara individu meskipun tergabung dalam fraksi tertentu. Menurut dia, hal itu lumrah terjadi. "Karena begitu masuk dalam tema keputusan, aspirasi anggota itu one by one, one man one vote," ujar dia.

    Sebelumnya, tiga partai mantap menggulirkan angket Ahok. Mereka adalah Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menuturkan fraksinya ingin menguji pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Basuki.

    Fraksi pendukung pemerintah, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura menyatakan menolak usulan tersebut. "Bagi fraksi pemerintah, kami tidak melihat adanya urgensi pembentukan angket dan pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama," kata sekretaris fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Fahri menambahkan saat ini usulan tersebut sudah sampai dalam rapat pimpinan DPR sebelum dimasukan ke dalam Badan Musyawarah Dewan untuk dibacakan ke dalam paripurna. "Jadi usulannya dibaca dulu. Saya kira di Bamus akan dijadwalkan," kata dia.

    Mayoritas fraksi pemerintah yang menolak tersebut, diyakini Ketua Komisi II Zainuddin Amali, membuat pembahasan akan mandeg saat berada di Bamus. "Karena Bamus yang menjadwalkan pembahasan," kata Amali. 

    ARKHELAUS W.
    Simak pula : Kata Mendikbud Soal 6256 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PNS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.