Senin, 21 Agustus 2017

Hak Angket Ahok, Ketua Komisi II: Bakal Alot di Bamus  

Jum'at, 17 Februari 2017 | 15:01 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarson dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melangsungkan acara serah terima jabatan di Balai Kota, Jakarta, 11 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarson dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melangsungkan acara serah terima jabatan di Balai Kota, Jakarta, 11 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainuddin Amali memperkirakan pembahasan hak angket pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal alot di Badan Musyawarah Dewan. Sebab, koalisi pendukung pemerintah akan menolak usulan tersebut.

"Kalau lihat komposisinya 7:3. Ya, koalisi pendukung pemerintah bakal menang di Bamus," kata Zainuddin  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017. Jika demikian, usulan angket tersebut tidak akan sampai masuk dalam pembahasan di rapat paripurna Dewan.

Baca: Hak Angket Pengaktifan Ahok, Begini Peta Fraksi di Parlemen


Sebelumnya, beberapa fraksi pendukung pemerintah menyatakan menolak usulan pengajuan hak angket menyelidiki pengangkatan kembali Ahok. "Bagi fraksi pemerintah, kami tidak melihat adanya urgensi pembentukan angket dan pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mereka yang menolak, di antaranya PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura. Belakangan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyatakan menolak usulan tersebut. Mereka menilai keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaktifkan kembali Basuki sudah tepat.

Sementara itu, tiga partai mantap menggulirkan angket. Mereka di antaranya Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menuturkan fraksinya ingin menguji pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Ahok.

Baca juga: Dua Mantan Ketua MK Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara

Zainuddin berkeyakinan koalisi pemerintah akan menolak angket tersebut. Akibatnya, pembahasan akan mandeg saat berada di Bamus. "Karena Bamus yang menjadwalkan pembahasan," katanya.

Ia pun mengingatkan pengajuan hak angket harus memiliki syarat yang berdampak secara nasional. "Ini hanya urusan daerah dan hanya bagi yang tinggal di Jakarta," ujar dia. Karena itu, Komisi II, kata dia, akan mengklarifikasi polemik ini bersama Menteri Dalam Negeri pada 22 Februari mendatang.

Keinginan mengklarifikasi, lanjut dia, awalnya sudah digagas sejak lama. Namun ia tak ingin Dewan menjadi kegaduhan baru terkait dengan polemik pengaktifan kembali Basuki. "Jangan menjadi sumber kegaduhan baru," ujar dia.

ARKHELAUS W.


Grafis

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Warga muslim di Asgardia tetap dapat melaksanakan ibadah salat di luar angkasa, bagaimana tata cara yang dianjurkan?