Dewan Kerukunan, Wiranto: Bukan Selesaikan Kasus HAM Berat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wiranto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) bukan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"DKN dibentuk untuk memberi solusi terhadap konflik horizontal di masyarakat, ataupun yang vertikal dengan pemerintah," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Februari 2017.

Menurut dia, konflik di Tanah Air tak seluruhnya harus diselesaikan lewat jalur hukum. Langkah yudisial diambil saat upaya musyawarah gagal dilakukan. "Nah, kalau tidak bisa (diselesaikan secara nonyudisial) baru kita mengundang aparat keamanan."

Baca : Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya...

Dia menekankan tak ada niat pemerintah menyelesaikan semua konflik dengan cara nonyudisial.

"Ada hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dengan melalui pengadilan, tapi banyak juga yang harus dikurangi, diselesaikan dengan musyawarah. Budaya kita kan memang seperti itu," kata Wiranto.

Pembentukan DKN sebelumnya ditentang Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka menyebut pembentukan DKN cacat hukum, bila dikaitkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma menyebut pembentukan DKN tak sesuai Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan UU tersebut mengharuskan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di pengadilan, tak bisa langsung dengan langkah nonyudisial.
Simak pula : PPP Minta Pendapat Ulama Soal Hasil Pilkada Jakarta, Ada Apa?

DKN pun dinilai bertentangan dengan UU Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan UU tersebut, penanganan perkara HAM berat tidak cukup dengan rekonsiliasi. Harus ada penanganan pasca-konflik, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Peristiwa-peristiwa masa lalu kan sudah ada. Tinggal bagaimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, bukan lewat mekanisme seperti ini (DKN)," ujar Feri di Jakarta, 13 Februari lalu.

Adapun pembentukan DKN telah sampai pada tahap seleksi anggota. Badan bentukan Kemenkopolhukam itu rencananya akan berisi 11 orang anggota.

YOHANES PASKALIS






BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

1 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

1 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

2 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

4 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

5 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

5 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

8 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

9 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

10 hari lalu

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.