Soal Tafsir Pengaktifan Ahok, Fahri Hamzah Kritik Mendagri

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Fahri Hamzah mengatakan polemik fatwa MA (Mahkamah Agung) soal pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak berpengaruh pada pengajuan hak angket. MA, kata Fahri, juga menilai fatwa itu bakal mengganggu independensi peradilan.

"Fatwa tidak mempengaruhi penggunaan hak anggota. Seperti ketua MA juga mengatakan fatwa ini dapat mengganggu independensi pengadilan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017.

Baca juga:

Ahok Diaktifkan, MA & Ombudsman Kembalikan Putusan ke Tjahjo
Ahok Diaktifkan, Hamdan Zoelva: Alasan Mendagri Tjahjo Aneh

Sebelumnya, angket Ahok menjadi polemik karena Mendagri tidak menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kalangan menilai Kemendagri harus menonaktifkan Ahok sebagai kepala daerah karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama dengan ancaman minimal 5 tahun seperti diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengirimkan permohonan tafsir terhadap UU tersebut. Namun, keinginan itu dimentahkan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang berharap Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil sikap sendiri soal pro-kontra penonaktifan Ahok.

Simak pula: Dua Mantan Ketua MK Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara

Kementerian Dalam Negeri, kata Fahri menambahkan, harus memiliki dasar untuk menafsirkan isi beleid tersebut. "Kemdagri tidak boleh bingung. Mereka punya biro hukum, masak begini saja, gak bisa dikerjakan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Jika terjadi perbedaan tafsir, kata Fahri, hal tersebut bisa diselesaikan melalui investigasi melalui hak angket tersebut. "Maka saya bilang, MA jangan keluarkan fatwa dulu," kata dia. Saat ini, angket tersebut berada dalam pembahasan Badan Musyawarah DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna akhir bulan ini.

ARKHELAUS W.

Baca pula: Analis Politik: Putaran Kedua Pilkada DKI, Ini Kuncinya






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

10 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

14 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

21 jam lalu

Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan diusung Nasdem jadi Capres 2024, menurut LHKPN kekayaanya Rp 10 miliar.


Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

1 hari lalu

Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

Anies Baswedan langsung menggelar rapat dengan Sekda DKI Marullah Matali dan para Asisten Sekretariat Daerah guna membahas masalah Jakarta.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.