Donald Trump Jadi Presiden AS, Apa Harapan Setya Novanto?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arloji Ketua DPR Setya Novanto menyita perhatian saat bertemu dengan Donald Trump. Menurut ahli jam SEtya memakai jam Richard Mille All Gold yang harganya Rp 500 jutaan hingga Rp 1 miliar.

    Arloji Ketua DPR Setya Novanto menyita perhatian saat bertemu dengan Donald Trump. Menurut ahli jam SEtya memakai jam Richard Mille All Gold yang harganya Rp 500 jutaan hingga Rp 1 miliar.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengungkapkan harapannya kepada Tempo.  Setya yakin hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat akan semakin baik.

    “Indonesia sangat perlu investasi dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Banyak investasi Amerika di Indonesia, maupun sebaliknya. Pelantikan Trump kita harapkan akan membuat investasi semakin baik,” kata Setya di gedung DPR, Kamis, 19 Januari 2017.

    Berita lain: Jokowi Ikut Lomba Panah, Ketua ICMI: Saya Kagum

    Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat di Capitol Hill pada Jumat, 20 Januari 2017. Dia dilantik bersama dengan Wakil Presiden AS, Michael Richard Pence.

    Pada 3 September 2015, Trump bertemu dengan Setya di Manhattan, New York. Saat itu, Setya dan sejumlah anggota parlemen, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

    Menurut Setya, dalam pertemuan tersebut, Trump mengatakan ingin berkomunikasi aktif dengan Presiden Joko Widodo maupun pemerintah Indonesia.  “Saya yakin, hubungan akan semakin baik, investasi semakin besar dan perhatian dengan Indonesia akan semakin baik,” kata Setya.

    Meski dekat dengan Trump, Setya tidak menghadiri pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut. Sebab, Setya harus menjalankan tugas sebagai Ketua DPR saat pelantikan tersebut.

    HUSSEIN ABRI YUSSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.