Anggota MUI ke Israel, Apa Kata Ketua Komisi I DPR dari PKS?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Prof. Istibsyaroh bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin. timesofisrael.com

    Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Prof. Istibsyaroh bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin. timesofisrael.com

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

    Baca juga:
    Anggota MUI ke Israel, Fahri Hamzah: Sadarilah...
    Pejabat MUI ke Israel, Begini Kata Kalla

    "Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016," kata Abdul Kharis Almasyhari melalui telepon selulernya di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.

    KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT LB OKI kelima tentang Palestina dan Al-Quds Al Sharif. Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

    "Keputusan itu dapat berubah jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina, dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas," ujarnya.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI. "Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir karena jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang notabene merupakan panutan umat Islam malah ke Israel," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.