Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sylviana Akan Diperiksa Soal Bansos, Ini Penjelasan Polri  

image-gnews
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Sylviana Murni berkampanye bersama suaminya, Gde Sardjana di jalan Percetakan Negara 1, Jakarta Pusat, 24 Desember 2016. TEMPO/Maria Fransisca
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Sylviana Murni berkampanye bersama suaminya, Gde Sardjana di jalan Percetakan Negara 1, Jakarta Pusat, 24 Desember 2016. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Polisi pun memanggil Sylviana Murni untuk dimintai keterangan dan dokumen.

Wanita yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 itu adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI periode 2015-2016. Dia juga pernah menjadi pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta periode 2013-2014.

"Memang benar ada undangan untuk dimohon hadir kepada Bu Sylviana bahwa dalam penyelidikan yang berjalan penyidik memerlukan bahan keterangan beliau," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

Baca: Soal Dana Bansos, Sylviana: Kayaknya Enggak Pernah Kena Kasus

Boy berujar, Sylviana diminta hadir pada Jumat, 20 Januari 2017, di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Kuningan, Jakarta, untuk memberikan keterangan dan informasi sepanjang yang dia ketahui.

"Yang menjadi obyek penyelidikan berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana bansos beberapa tahun sebelumnya," tutur Boy. "Tapi ini adalah ranah penyelidikan yang tidak bisa disampaikan secara detail soal perkara apa beliau diminta hadir."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Boy mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. "Belum dalam konteks penyidikan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut, yang jelas ini sebagai pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan itu. Ini penggalian keterangan dan informasi."

Dalam surat pemanggilan Sylviana, dia diminta hadir pada pukul 09.00 WIB. Pemanggilan Sylviana merujuk pada laporan informasi nomor LI/46/XI/2016/Tipidkor tertanggal 24 November 2016 serta surat perintah penyelidikan nomor Sprin.Lidik/04/I/2017/Tipidkor tertanggal 6 Januari 2017.

REZKI ALVIONITASARI

Baca: Sylviana Murni Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Pramuka


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

12 jam lalu

Polri didorong melakukan eksaminasi kasus Vina Cirebon yang penuh kejanggalan.
Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

Polri didorong melakukan penyelidikan ulang kematian Vina Cirebon.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

15 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

Menhan Prabowo Subianto terima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri pada Kamis, 20 Juni 2024. Sebelumnya Jenderal Kehormatan TNI dari Jokowi.


Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

18 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

Anggota Polri yang terbukti melanggar aturan dan masih bermain judi online akan diberikan sanksi mulai dari kode etik hingga tindak pidana.


Prabowo Bakal Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Polri Siang Ini

1 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Bakal Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Polri Siang Ini

Sebelumnya, Prabowo juga telah menerima pangkat istimewa sebagai Jenderal Kehormatan TNI dari Presiden Jokowi.


Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini

2 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini

Tidak ada toleransi bagi siapa pun anggota Polri yang terbukti terlibat dalam judi online.


Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Lindungi Bandar Judi Online

3 hari lalu

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat di Istana Negara pada Jumat 14 Agustus 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Lindungi Bandar Judi Online

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut penyelesaian kasus judi online menjadi lebih sulit karena adanya dugaan keterlibatan anggota kepolisian.


Terima SP2HP 2 Kali, Keluarga Akseyna Sebut Belum Ada Progres Berarti

3 hari lalu

Akseyna Ahad Dori, seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang ditemukan tewas di Danau Kenanga UI pada 26 Maret 2015. Saat ditemukan, Akseyna menggunakan tas yang diisi batu sebagai pemberat. Hingga delapan tahun berlalu, polisi belum dapat menemukan tersangka pembunuhan.  Facebook/Peduli Akseyna
Terima SP2HP 2 Kali, Keluarga Akseyna Sebut Belum Ada Progres Berarti

Dia meminta agar kasus kematian Akseyna menjadi atensi bagi institusi Polri, karena selama sembilan tahun tidak ada perkembangan.


Pengamat Nilai Polri Sulit Berantas Judi Online karena Ada Simbiosis Mutualisme

3 hari lalu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Pengamat Nilai Polri Sulit Berantas Judi Online karena Ada Simbiosis Mutualisme

Pengamat nilai pengusutan kasus judi online di internal Polri akan sangat susah dilakukan karena terdapat hubungan saling menguntungkan.


Kabareskrim Berikan Asistensi untuk Usut Kasus Pembunuhan Vina

4 hari lalu

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada dan Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menunjukan barang bukti saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga PalgunaKepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada dan Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menunjukan barang bukti saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kabareskrim Berikan Asistensi untuk Usut Kasus Pembunuhan Vina

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, menyebut memberikan asistensi untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.