Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

Editor

Pruwanto

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara perihal usulan bahwa setiap partai politik berhak secara penuh mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum. Tanggapannya santai karena semua itu baru berproses di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Tak Setuju Presidential Threshold 0 %, JK Agar Berkualitas

"Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-undang Pemilu kan masih dalam proses di DPR," ujar Presiden Joko Widodo usai pembukaan Rapim TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017. "Menurut saya, tunggu hasil di sana."

DPR masih membahas RUU Pemilu. Satu dari bahasannya adalah batasan partai atau gabungan partai politik mengajukan calon presiden atau presidential threshold. Sebagian partai politik ingin mengajukan usulan partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon presiden/wakil presiden tanpa persyaratan jumlah suara maupun kursi legislatif.  Sebelumnya, DPR membuat batasan partai atau gabungan partai yang menenuhi persyaratan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu legislatif.

Satu dari partai yang menginginkan perubahan tanpa persyaratan itu adalah Partai Gerindra. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, langkah politik tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pada penegakan demokrasi lewat pengajuan calon presiden terbaik.

Baca juga :Presidential Threshold 0%, Yassona: Capres Terlalu Banyak 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa pada prinsipnya pemerintah mencari Undang-undang Pemilu yang bersifat jangka panjang dan bisa memuaskan berbagai pihak, tak terkecuali masyarakat. Oleh karenanya, ia memilih untuk tidak terlalu reaktif menanggapi usulan presidential threshold dan memantau proses di DPR.

"Bagi kami, yang paling penting semua masyarakat bisa menerima UU itu dan tidak menjadi kontroversi nantinya," ujar Presiden Joko Widodo. "Sebentar lagi juga selesai, saya kira sekitar bulan empat."

Berbagai pihak pesimistis bahwa ambang batas nol persen untuk pencalonan presiden memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan berbagai masalah lain. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, misalnya, mengatakan bahwa presidential threshold 0 persen bisa membuat biaya pelaksanaan pemilu presiden membengkak karena jumlah calon yang terlalu banyak.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Minta DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu

16 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Minta DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu

DPR diminta tidak membahas perubahan UU Pemilu menjelang pelaksanaan pemilihan agar tidak digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.


Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

3 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

PDIP menilai mantan Jokowi bukanlah sosok negarawan karena keterlibatannya dalam Pilkada 2024.


Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

5 jam lalu

Pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dengan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani (kanan) di Wedangan Pendhopo Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal banyaknya calon kepala dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang secara silih berganti menemuinya di Kota Solo sejak purna tugas pada 20 Oktober 2024 lalu. Bahkan itu terjadi hingga hari ini, Rabu, 6 November 2024.


Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

13 jam lalu

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan kepada awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

Menurut Mahfud MD, Prabowo memiliki kesempatan untuk mengambil sikap dengan menyeleksi ulang nama capim KPK yang diserahkan Jokowi kepada DPR.


Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

14 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait hasil survei Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti dua paslon yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

Jokowi mengaku tak tahu soal elektabilitas menantunya Bobby Nasution unggul dari Edy Rahmayadi di survei Litbang Kompas untuk Pilkada Sumut.


Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

16 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

Ahmad Sahroni meminta PPATK reaktif dan jemput bola dalam penelusuran transaksi judi online.


Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

17 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Dok. DPR
Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap aset kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam kejahatan terorganisir, termasuk korupsi, pencucian uang, narkoba, dan judi online yang sulit dilacak.


Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

18 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

Presiden RI ke-7 Jokowi mengakui banyak calon kepala daerah yang datang menemuinya pada masa Pilkada 2024 ini. Apa saja arahannya?


Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

18 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

Sejumlah saksi ahli akan dihadirkan di praperadilan Tom Lembong untuk menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Kejagung soal penetapan tersangka.


Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

18 jam lalu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

Pemerintah, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, akan meminta petunjuk dari Presiden ke-7 Jokowi mengenai pembangunan IKN.