Tak Setuju Presidential Threshold 0 %, JK: Agar Berkualitas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berkeinginan agar ketentuan presidential threshold  tetap berlaku seperti sekarang. Tujuannya agar pemilihan presiden lebih praktis dan mempunyai dukungan massa yang riil.

    "Pemerintah tetap pada posisi seperti sekarang. Ini untuk lebih pada praktisnya sistem pemilu kita dan esensi bahwa calonya ada dukungan yang riil pada awalnya," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.

    Pernyataan Kalla tersebut menyikapi usulan sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat agar usulan presidential threshold nol persen diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR. Diantara fraksi tersebut adalah PKB, Gerindra, Hanura, dan PAN. Di sisi lain, pemerintah berkeinginan agar presidential threshold tetap ada, yakni 20 persen dari jumlah kursi di DPR, atau 25 persen dari suara sah dalam pemilu. Presidential threshold adalah angka yang memungkinkan partai atau koalisi partai berhak mencalonkan kandidat presiden.

    Baca:

    Presidential Threshold 0%, Yassona: Capres Terlalu Banyak 

    Menurut Kalla, ketentuan presidential threshold adalah agar jangan setiap partai mengusulkan calon presiden. Bila presidential threshold jadi nol persen, menurut Kalla akan menyulitkan pemilu itu sendiri. Dia menyadari partai-partai yang kemungkinan suaranya tidak besar menginginkan presidential threshold nol persen agar bisa mencalonkan kandidat presiden. "Tapi kita butuh pemilu yang berkualitas, sehingga harus ada batasan-batasan itu," kata Kalla.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menampung dahulu usulan terkait presidential threshold nol persen. "Aspirasi didengarkan agar RUU Pemilu bisa bersifat jangkan panjang, mendukung proses Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden yang lebih demokratis," kata Tjahjo, di Istana Kepresidenan, Kamis, 12 Januari 2017.

    Tjahjo menuturkan masih ada waktu untuk menentukan aturan penghitungan kursi pada RUU Pemilu. Target penyelesaian RUU Pemilu adalah Mei 2017 ini. Tjahjo optimis pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan DPR akan berjalan lancar. Menurutnya setiap perbedaan antara keinginan pemerintah dari partai politik pasti ada titik temunya.

    AMIRULLAH SUHADA | ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.