Jatah Kursi DPD di MPR, Fahri Hamzah: Bamus yang Putuskan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku Ketua Rapat saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 MP II TS 2015-2016 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku Ketua Rapat saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 MP II TS 2015-2016 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi permintaan jatah satu kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk perwakilannya. Surat itu secara resmi dibacakan sebagai surat masuk dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa, 10 Januari 2017.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keinginan DPD itu akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Bamus yang akan memutuskan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Baca juga:
    Usulan Perubahan UU MD3 Masuk Paripurna DPR

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berujar Bamus akan mendengar masukan dari semua fraksi di DPR terkait dengan permintaan ini. "Semua unsur ada di situ," ujar Fahri.

    DPD tidak berhak hadir dalam rapat Bamus karena tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. "DPD hanya mengusulkan undang-undang," tuturnya. Namun, tutur Fahri, usulan ini perlu dipertimbangkan secara khusus. Pasalnya, DPD merupakan lembaga yang khusus. "Nah, di Bamus dibahas pertimbangan DPD-nya," ujar Fahri.

    Baca: Pimpinan DPR Tambah Satu, Fahri Hamzah: Tugasnya Lihat Nanti

    Menurut Fahri, permintaan DPD ini belum tentu berdampak pada semakin lamanya Revisi Undang-Undang MD3 disahkan. Semua, kata Fahri, kembali pada keputusan Bamus. "Kalau Bamus bilang sudah, ya sudah," ucapnya.

    Revisi Undang-Undang MD3 ini awalnya bertujuan menambahkan satu kursi pimpinan di MPR dan DPR. DPR pun sepakat memberikan jatah kursi itu pada partai pemenang Pemilu 2019, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Minta Lion Air dan Citilink Turunkan Harga Tiket LCC

    Pemerintah telah memerintahkan dua maskapai penerbangan domestik, Lion Air dan Citilink, untuk menurunkan harga tiket pesawat berbiaya murah.