Pemerintah Tiru Jerman, Penyebar Hoax Dikenai Denda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat sipil dan pegiat media sosial usai membuat cap tangan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi Masyarakat Anti Hoax saat Car Free Day, di Jakarta, 8 Januari 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Sejumlah masyarakat sipil dan pegiat media sosial usai membuat cap tangan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi Masyarakat Anti Hoax saat Car Free Day, di Jakarta, 8 Januari 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan berbagai upaya untuk memerangi berita bohong atau hoax di internet dan media sosial. Perang terhadap hoax ini mulai marak pasca merebaknya kabar palsu tentang masuknya jutaan tenaga asing asal Cina pada tahun lalu. Satu dari upaya yang tengah disiapkan adalah pengaturan denda bagi media sosial yang memfasilitasi penyebaran hoax

    "Kami meniru Jerman. Jerman negara demokrasi yang sudah maju, mengatur media sosialnya bukan untuk menekan atau mengurangi demokrasi, tapi memperbaiki," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Januari 2017.

    Baca juga: KIP: Hoax Harus Dilawan dengan Keterbukaan Informasi

    Teten melanjutkan, pemberian denda tidak terbatas pada platform media sosial tertentu. Meski media sosial itu sebesar Google ataupun Facebook, tidak akan lolos dari denda. Denda itu, kata Teten, akan diikuti dengan peringatan untuk menghapus hoax dari media sosial terkait. Batas waktunya adalah 1 x 24 jam.

    "(Peraturan) itu agar ada satu komitmen bersama dengan perusahaan platform. Nanti tinggal ditambah literasi netizen supaya mereka bisa menggunakan media sosial sebagai sarana yang positif," ujar Teten.

    Simak pula: Prabowo Subianto: Saya Sering Jadi Korban Hoax

    Apa bentuk dari kebijakan itu nantinya, Teten mengatakan hal itu belum ditentukan. Sebab, hal itu masih dibahas bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

    ISTMAN MP

    Baca juga: 
    Kabur dari KPK, Anak Bupati Klaten Minta Maaf kepada Sejawat
    Ahok Dilaporkan Menistakan Agama dari Diskusi di Whatsapp


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.