PPATK Bangun Aplikasi untuk Pantau Pejabat Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.COJakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membangun aplikasi PEPs (Politically Exposed Person). Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan aplikasi ini dibutuhkan untuk mengeluarkan daftar pejabat publik yang sedang disorot masyarakat.

    Aplikasi tersebut telah digunakan untuk memantau nama-nama itu. "Sekarang, kalau ada pejabat korupsi, bisa dicari asalnya," kata Kiagus di kantornya di Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.

    Kiagus mengklaim aplikasi ini belum digunakan di instansi mana pun, baik instansi pemerintah maupun swasta. "Selama ini daftar itu sudah ada, tapi pemantauannya kurang cepat," ujarnya.

    PPATK juga membangun aplikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) Profesi. Aplikasi ini terintegrasi dengan PPATK dalam menerima laporan dan menganalisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ditargetkan, aplikasi tersebut mulai digunakan tahun ini. 

    Aplikasi ini dianggap penting untuk menampung kewajiban pelaporan bagi profesi tertentu, seperti akuntan, advokat, notaris, perencana keuangan, dan konsultan pajak. "Mereka wajib lapor kalau ada transaksi keuangan mencurigakan," tutur Kiagus.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.