Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buka Bali Democracy Forum, Kata Jokowi Soal Intoleransi

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama  Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi (kelima kiri) berbincang dengan sejumlah bersama menteri luar negeri dan delegasi negara sahabat dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12). Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti delegasi dari 94 negara dan sejumlah organisasi pengamat untuk berdiskusi tentang demokrasi, agama dan pluralisme sekaligus memperkuat kerja sama memperkuat demokrasi. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi (kelima kiri) berbincang dengan sejumlah bersama menteri luar negeri dan delegasi negara sahabat dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12). Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti delegasi dari 94 negara dan sejumlah organisasi pengamat untuk berdiskusi tentang demokrasi, agama dan pluralisme sekaligus memperkuat kerja sama memperkuat demokrasi. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Presiden Joko Widodo membuka Bali Democracy Forum IX dengan membacakan pidato perihal intoleransi. Menurut Presiden Jokowi, intoleransi merupakan salah satu isu penting global saat ini selain isu ekonomi.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap menghadiri pertemuan internasional, saya menangkap adanya kegamangan dan kekhawatiran dari negara-negara di dunia (soal intoleransi)," ujar Presiden Jokowi di Bali International Convention Center, Westin Hotel, Bali, Kamis, 8 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, isu intoleransi masih dikhawatirkan banyak negara karena tak kunjung usai hingga sekarang. Di berbagai negara, malah, konflik baru datang sebelum konflik intoleransi yang lama berhasil diselesaikan.

Presiden Jokowi memberi contoh isu kemerdekaan rakyat Palestina yang belum sesuai harapan. Di sana, konflik antar kubu terus terjadi, dan diperparah dengan berkembang pesatnya paham radikalisme dan ekstrimisme di banyak negara.

Contoh lain adalah berkembangnya Xenophobia atau ketakutan terhadap orang asing di berbagai negara. Di Eropa, isu Xenophobia mengemuka karena masuknya imigran-imigran dari negara konflik di Timur Tengah.

"Saya dapat mengerti jika situasi ini memunculkan rasa kekhawatiran dan kegamangan, lebih lagi dibarengi dengan kondisi ekonomi dunia, yang penuh dengan ketidakpastian," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam situasi seperti inilah, rasa optimisme perlu dibangun. Tiap negara, kata ia harus bekerjasama, bertukar pikiran dan pengalaman untuk tahu apa yang harua dihadapi dalam menangani intoleransi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, bisa beperan dalam membangun optimisme itu. Hal ini mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal kemajemukan. Indonesia memiliki 1.300 suku dan lebih dari 700 bahasa.

Presiden pun mengklaim toleransi tetap tumbuh di Indonesia meski ada sejumlah isu intoleransi. Sebagai contoh, pada aksi 2 Desember lalu, tidak ada konflik antar umat. Contoh lain, Pondok Pesantren tetap berdiri di Bali meski mayoritas penduduk Hindu.

"Indonesia adalah rumah bagi umat Islam Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha dan Kongfucian," ujar Presiden Joko Widodo

Terakhir, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para diplomat atau peserta BDF tidak menggunakan kesempatan hari ini sebagai finger pointing exercise atau saling tuding. Sebaliknya, BDF ini harus digunakan untuk saling memperkuat satu sama lain.

"Melalui Institut Demokrasi dan Perdamaian (Institute for Peace and Democracy), Indonesia siap mengembangkan kerjasama konkrit di bidang demokrasi dan perdamaian," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 menit lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

38 menit lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

5 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

6 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

12 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

12 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

13 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.