Giliran Zulkifli Hasan Makan Siang Bareng Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan setelah mengikuti Salat Id di Mesjid Istiqlal Jakarta, 6 Juli 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Ketua MPR Zulkifli Hasan setelah mengikuti Salat Id di Mesjid Istiqlal Jakarta, 6 Juli 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta – Makan siang Presiden Joko Widodo bersama tokoh politik terus berlanjut. Kali ini giliran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan yang datang ke Istana Merdeka. Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan Zulkifli merupakan bagian dari konsolidasi antara pemerintah dan MPR.

    “Saya dan Ketua MPR punya kewajiban untuk terus mengkonsolidasikan kebangsaan,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu, 30 November 2016. Keduanya sadar bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meski demikian, Jokowi berkeyakinan bahwa masalah tersebut bisa dituntaskan bila mengutamakan musyawarah.

    Zulkifli, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, mengatakan silaturahmi dan dialog merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, ia meminta semua pihak lebih mengutamakan dialog dalam menuntaskan persoalan.

    Menanggapi rencana aksi damai yang akan berlangsung Jumat, 2 Desember nanti, Zulkifli mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah ataupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Mari buktikan bahwa kita negara damai. Saling menghormati, saling menghargai,” kata dia.

    Kemarin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang datang dan makan siang di Istana Merdeka. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai memperkuat sistem presidensial. Wacana itu sebelumnya sudah dibahas di internal PKB. “Penguatan presidensial untuk menyempurnakan sistem demokrasi.”

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.