Unjuk Rasa Nasional, Kepolisian Sumatera Selatan Apel Siaga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menghadang pengunjukrasa pendukung Cagub Syahrial Oesman-Helmy Yahya ke KPU Sumsel untuk mendesak agar penghitungan suara di Muba diulang, Selasa (9/9). ANTARA/Muhamad Nasir

    Polisi menghadang pengunjukrasa pendukung Cagub Syahrial Oesman-Helmy Yahya ke KPU Sumsel untuk mendesak agar penghitungan suara di Muba diulang, Selasa (9/9). ANTARA/Muhamad Nasir

    TEMPO.CO  Palembang - Aparat keamanan Provinsi Sumatera Selatan siaga menghadapi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen massa.

    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Djoko Prastowo, mengatakan, apel dilaksanakan untuk melihat kesiapan seluruh personil menghadapi suasana dan situasi yang bisa berubah kapanpun. "Langkah antisipasi harus tetap kita lakukan, karena dikhawatirkan akan ada aksi yang sama di daerah," katanya, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Menurut Djoko Prastowo, ada beberapa peristiwa yang patut diantisipasi dalam waktu dekat, pada 28 Oktober 2016, akan ada unjuk terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, sedangkan pada 1 November 2016 akan ada mogok nasional terkait BBM.

    Selanjutnya, 4 November 2016, ada aksi turun ke jalan terkait penistaan agama yang ditujukan kepada salah satu calon kepala daerah Jakarta serta antisipasi peristiwa lainnya seperti bencana alam.

    Dia menegaskan, walaupun semua unjuk rasa tersebut akan berlangsung di Jakarta namun langkah antisipasi harus tetap dilakukan.

    Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan gelar pasukan pengamanan unjuk rasa nasional ini dilakukan sebagai langkah pengecekan kesiapan personil terkait antisipasi adanya dampak dari rencana unjuk rasa nasional di Jakarta dalam waktu dekat.

    Peserta apel terdiri dari gabungan TNI dan Polri, Satuan Polisi Pamungkas Praja, TNI AL, TNI AU, SAR, serta BPBD Provinsi Sumsel. "Sumsel tetap aman, kondusif dan terkendali dan harus kita jaga," ujar dia.

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.