Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi X DPR, Fraksi Golkar Budi Supriyanto bungkam saat dicecar awak media usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 15 Maret 2016. Budi Supriyanto akan dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan KPK cabang Polres Jakarta Pusat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Anggota Komisi X DPR, Fraksi Golkar Budi Supriyanto bungkam saat dicecar awak media usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 15 Maret 2016. Budi Supriyanto akan dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan KPK cabang Polres Jakarta Pusat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara.

    "Terdakwa Budi Supriyanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata penuntut umum Ronald F. Worotikan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Menurut Ronald, hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Budi tidak mendukung upaha pemerintah dan masyarakat memberantas korupsi. Perbuatan Budi juga dianggap turut merusak sistem check and balances antara legislatif dan eksekutif. Ronald mengatakan akibat ulah Budi dan kawan-kawan ini, proyek pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari program aspirasi dibatalkan.

    Adapun hal-hal yang meringankan antara lain Budi mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya. "Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya," ujar Ronald.

    Berdasarkan fakta yuridis, penuntut umum Mochamad Wiraksajaya mengatakan Budi sejak Oktober 2015 menerima janji dari pengusaha Abdul Khoir melalui anggota Komisi V lainnya, Damayanti Wisnu Putranti. Janji itu berupa fee 6 persen dari program aspirasi Budi sebesar Rp 50 miliar yang akan disalurkan dalam bentuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fee 6 persen ini juga berdasarkan kesepakatan dengan Kepala BPJN IX Amran HI Mustary.

    Janji itu kemudian direalisasikan berupa pemberian duit SGD 305 ribu dari Khoir melalui anak buah Damayanti, Julia Prasetyarini alias Uwi, di restoran Soto Kudus Blok M, Tebet, Jakarta Selatan. "Uang yang diterima terdakwa bagian dari yang diberikan melalui Damayanti sejumlah SGD 404 ribu," kata Mochamad.

    Sisa duit yang telah diberikan kepada Budi sejumlah SGD 99 ribu, yang lalu dibagi untuk Damayanti, Uwi, dan Dessi Ariyanti Edwin. Desi juga merupakan staf Damayanti. "Perbuatan menerima janji dan hadiah berupa uang itu telah terjadi dengan sempurna," ujar Mochamad.

    Menanggapi tuntutan jaksa, Budi dan kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi.

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Khoir, Damayanti, Uwi, dan Dessy. Keempatnya telah menjalani persidangan. Selain mereka, KPK juga menetapkan anggota Komisi V Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Taufan Tiro dan Amran sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

    LINDA TRIANITA

    Baca Juga:
    Demi Tonton Vonis Jessica, Warga Riau Terbang ke Jakarta
    Dialog Diliput Wartawan, Kepala Kejaksaan Dompu Marah
    DPR Sahkan Revisi Undang-Undang ITE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.