Ribut-ribut Hilangnya Hasil TPF Munir, SBY: Bernuasa Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan Partai terhadap isu nasional terkini di Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. SBY menyampaikan tujuh isu penting, terutama pada isu Ekonomi dan Hukum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan Partai terhadap isu nasional terkini di Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. SBY menyampaikan tujuh isu penting, terutama pada isu Ekonomi dan Hukum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat kicauan berseri melalui akun Twitter-nya sebagai tanggapan atas tudingan bahwa dia yang harus bertanggung jawab atas hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Munir Said Thalib merupakan aktivis hak asasi manusia yang tewas di dalam pesawat Garuda Indonesia tujuan Amsterdam pada 7 September 2004.

    "Dua minggu terakhir ini, pemberitaan media dan perbincangan publik terkait dengan hasil temuan TPF Munir amat gencar," cuit SBY lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Ahad malam, 23 Oktober 2016.

    SBY mengaku, dalam dua minggu terakhir ini, ia terus bekerja bersama para mantan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk mempersiapkan penjelasan. KIB merupakan kabinet pemerintahan yang dibentuk pasangan presiden dan wakil presiden SBY-Jusuf Kalla pada 2004-2009. Dokumen tersebut diserahkan TPF kepada SBY pada 24 Juni 2005. Namun Sekretariat Negara menyatakan tidak menyimpan berkasnya.

    Hal itu, menurut SBY, ia lakukan setelah mengamati perbincangan publik mengenai TPF Munir ada yang tak sesuai dengan konteks dan bernuansa politik. "Kami buka kembali semua dokumen, catatan, dan ingatan kami, apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir," ujar SBY.

    Baca: Laporan TPF Hilang, Isatana Izinkan Jaksa Agung Periksa SBY
    Kalla: Masak Tak Bisa Ditemukan

    SBY menuturkan pihaknya akan mengkonstruksi segala hal yang telah dilakukan pemerintah sejak November 2004 selain menindaklanjuti temuan TPF Munir. SBY menjelaskan, dia masih berstatus calon presiden ketika aktivis hak asasi manusia, Munir, meninggal. "Tiga minggu setelah jadi presiden, Ibu Suciwati (istri almarhum) menemui saya," katanya.

    Menurut dia, sebelum TPF Munir dibentuk, kurang dari seminggu pasca-pertemuan dengan Suciwati, pihaknya memberangkatkan tim penyidik Kepolisian RI ke Belanda. Aktivitas pemerintah dan penegak hukum selanjutnya segera disampaikan kepada publik agar masyarakat tahu duduk persoalan yang benar.

    SBY mengaku memilih menahan diri dan tak reaktif dalam menanggapi berbagai tudingan. Sebab, masalah tersebut bersifat penting dan sensitif, juga menyangkut kebenaran dan keadilan. "Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam dua-tiga hari mendatang haruslah berdasarkan fakta, logika, dan tentunya kebenaran," cuit terakhir SBY yang telah di-retweet 295 kali.

    FRISKI RIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.