Yusril: Dokumen TPF Munir Tidak Melalui Sekretariat Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati (kiri) mengikuti aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya Munir di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. ANTARA FOTO

    Istri aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati (kiri) mengikuti aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya Munir di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, membantah informasi bahwa dokumen hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib hilang di Sekretariat Negara. Menurut Yusril, dokumen itu tidak pernah diserahkan ke Sekretariat Negara.

    "Dokumen itu tidak pernah diserahkan ke Sekneg, melainkan diserahkan langsung oleh TPF kepada presiden. TPF tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut melalui Sekneg sehingga tidak teregister dalam surat-surat masuk Sekneg," kata Yusril dalam pesan WhatsApp, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Yusril berpendapat yang diperlukan saat ini adalah pemerintah mengumumkan temuan TPF itu. "Jalan keluarnya adalah TPF atau pihak lain yang berkepentingan mengirimkan kembali dokumen laporan TPF itu kepada presiden sekarang (Joko Widodo) dan meminta pemerintah mengumumkannya," ujarnya.

    Yusril menuturkan surat keputusan presiden tentang pembentukan TPF kasus kematian Munir dirancang dan dipersiapkan oleh Sekretaris Kabinet. "Bukan oleh Sekneg," tuturnya. 

    Selanjutnya, kata Yusril, masalah tersebut dibahas para staf khusus presiden, termasuk Andi Mallarangeng. Mereka juga berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet. "Hilang itu kalau barangnya ada. Kalau barangnya tidak pernah ada, bagaimana mau dibilang hilang?" ucapnya. 

    Yusril mengaku tak tahu di mana dokumen itu sekarang disimpan setelah TPF menyerahkannya kepada Presiden SBY. Namun Yusril yakin TPF masih menyimpan arsipnya. Ihwal keberadaan dokumen itu, Yusril meminta agar ditanyakan kepada presiden saat itu. "Tanya aja SBY," katanya. 

    TPF Munir dibentuk untuk menelusuri penyebab dan aktor di balik kematian pembela hak asasi manusia itu. Munir, yang juga pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), tewas diracun dalam pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam, 7 September 2004.

    Pengadilan telah menghukum pilot senior Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Namun keluarga dan teman-teman Munir yakin masih ada tokoh berkekuatan besar yang berperan menghilangkan nyawa Munir.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.