Kapolri Melantik 5 Kapolda, Termasuk Mantan Ajudan Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian melantik dua pejabat Polri dan tujuh kepala kepolisian daerah di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Pejabat Polri yang dilantik itu adalah Inspektur Jenderal Lutfi Lubihanto sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Dia sebelumnya menjabat Wakil Kepala Baintelkam. Kepala Baintelkam sebelumnya dijabat Komisaris Jenderal Noer Ali, yang memasuki masa pensiun.

    Pejabat berikutnya yang dilantik adalah Brigadir Jenderal Raja Erizman sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Raja sebelumnya menjabat Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Sekolah Pimpinan Polri. Kini mantan Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin akan mengisi posisi itu.

    Tito juga melantik Brigadir Jenderal Sudjarno sebagai Kepala Polda Lampung. Dulu Sudjarno bekerja di Badan Pemeliharaan Keamanan.

    Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel juga dilantik menjadi Kepala Polda Sumatera Utara. Rycko menjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian selama dua tahun. Dia akan digantikan Brigadir Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto sebagai Ketua STIK.

    Mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Komisaris Besar Listyo Sigit Prabowo, dilantik menjadi Kepala Polda Banten menggantikan Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri, yang dimutasikan ke Divisi Hukum Polri.

    Sedangkan Brigadir Jenderal Yovianes Mahar dipindahkan dari jabatan Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala Polda Bengkulu. Lalu Brigadir Jenderal Anton Wahono Sudarminto dari Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan dilantik menjadi Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung.

    "Saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan," kata Tito, membacakan sumpah jabatan, diikuti pejabat yang dilantik. Mereka juga berjanji tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima gratifikasi dari siapa pun.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.