Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden WNI Asli, Anggota DPR: Mungkin Cuma Pithecanthropus

image-gnews
TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mengatakan sangat sulit mendefinisikan makna orang Indonesia asli. Hal ini terkait dengan usulan Partai Persatuan Pembangunan menambahkan syarat Indonesia asli untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau rumusan yang diusulkan PPP disetujui, mungkin yang bisa menjadi Presiden RI hanya Pithecanthropus erectus," katanya saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016. 

BACA: Fahri Hamzah: Usulan Itu Keliru

Menurut Charles, semua warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli. Apalagi Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Ia menyebutkan ada proses akulturasi dan asimilasi sehingga sulit mendefinisikan apa yang “asli”. 

Hal ini menyusul usul Partai Persatuan Pembangunan mengenai ketentuan warga negara asli untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hasil musyawarah kerja nasional tersebut, pada 3-5 Oktober 2016, PPP menyarankan untuk menambahkan warga negara asli dalam syarat pemilihan calon presiden-wakil presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, memang diperlukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tentu harus ada kesepakatan politik. Arsul pun mengatakan hingga saat ini pembahasan mengenai hal tersebut belum ada.

Mengenai usul tersebut, Charles menilai sebaiknya PPP tidak memaksakan diri mengajukan usul itu. Pasalnya, PPP bisa dianggap rasis jika masih melanjutkan usul tersebut. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan hal tersebut tidak akan disetujui fraksi lain. "Fraksi-fraksi nasionalis, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, pasti akan menolak usul tersebut," katanya.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

33 hari lalu

Marissa Haque melaporkan bahwa ijasah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga palsu ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 10 Februari 2009. Atut kemudian melapor balik Marissa Haque dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, dan membuat pengaduan palsu mengenai dirinya. TEMPO/Wahyu Setiawan
Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

Marissa Haque mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2004 dari PDIP.


Iran Siapkan Pilpres Putaran Kedua untuk Pemilih di Luar Negeri

2 Juli 2024

Sejumlah warga Iran mengantre untuk melakukan pemungutan suara pada Pemilu Presiden di Gedung Diplomatik Iran, Jakarta, Jumat 28 Juni 2024. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengelar pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk memilih presiden baru bagi warga negara mereka yang tinggal di Indonesia, adapun Pemilu Iran diselenggarakan tepat pada 50 hari setelah Presiden Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan pesawat pada Mei lalu. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Iran Siapkan Pilpres Putaran Kedua untuk Pemilih di Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Iran memulai persiapan pemilu putaran kedua untuk para pemilih di luar negeri.


Tak Ada Pemenang, Pilpres Iran Putaran Kedua Digelar 5 Juli

29 Juni 2024

Kandidat presisen Iran Masoud Pezeshkian. REUTERS
Tak Ada Pemenang, Pilpres Iran Putaran Kedua Digelar 5 Juli

Iran akan mengadakan pemilihan presiden putaran kedua pada 5 Juli 2024, setelah tidak ada satu pun kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara


PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

17 Juni 2024

Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta maaf karena partai gagal ke Senayan.


PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

23 Mei 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

Kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi evaluasi mereka untuk pemilihan umum berikutnya.


Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

22 Mei 2024

Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

Gubernur Jambi, Al Haris dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kompak mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

25 Maret 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

22 Maret 2024

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

22 Maret 2024

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

22 Maret 2024

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.