Presiden WNI Asli, Anggota DPR: Mungkin Cuma Pithecanthropus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mengatakan sangat sulit mendefinisikan makna orang Indonesia asli. Hal ini terkait dengan usulan Partai Persatuan Pembangunan menambahkan syarat Indonesia asli untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

    "Kalau rumusan yang diusulkan PPP disetujui, mungkin yang bisa menjadi Presiden RI hanya Pithecanthropus erectus," katanya saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016. 

    BACA: Fahri Hamzah: Usulan Itu Keliru

    Menurut Charles, semua warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli. Apalagi Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Ia menyebutkan ada proses akulturasi dan asimilasi sehingga sulit mendefinisikan apa yang “asli”. 

    Hal ini menyusul usul Partai Persatuan Pembangunan mengenai ketentuan warga negara asli untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hasil musyawarah kerja nasional tersebut, pada 3-5 Oktober 2016, PPP menyarankan untuk menambahkan warga negara asli dalam syarat pemilihan calon presiden-wakil presiden.

    Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, memang diperlukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tentu harus ada kesepakatan politik. Arsul pun mengatakan hingga saat ini pembahasan mengenai hal tersebut belum ada.

    Mengenai usul tersebut, Charles menilai sebaiknya PPP tidak memaksakan diri mengajukan usul itu. Pasalnya, PPP bisa dianggap rasis jika masih melanjutkan usul tersebut. 

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan hal tersebut tidak akan disetujui fraksi lain. "Fraksi-fraksi nasionalis, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, pasti akan menolak usul tersebut," katanya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.