Tinjau Kondisi Garut Pasca-Longsor, Jokowi Instruksikan Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memantau penanganan pasca banjir bandang Sungai Cimanuk di Lapang Paris, Garut, Jawa Barat, 29 September 2016. Presiden Jokowi menyatakan pencarian korban yang hilang terus diupayakan. TEMPO/Prima Mulia

    Presiden Joko Widodo memantau penanganan pasca banjir bandang Sungai Cimanuk di Lapang Paris, Garut, Jawa Barat, 29 September 2016. Presiden Jokowi menyatakan pencarian korban yang hilang terus diupayakan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo berkunjung ke Garut, Jawa Barat, untuk mengecek dampak tanah longsor dan banjir bandang. Setelah menyaksikan kondisi lingkungan di sekitar daerah aliran sungai pasca-bencana, Jokowi menginstruksikan Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian bertindak tegas.

    "Saya instruksikan Kapolri menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan banjir bandang, seperti yang terjadi di Garut ini," ujar Jokowi di Garut, seperti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Kamis, 29 September 2016.

    Bencana alam terjadi di Garut pada Rabu pekan lalu. Akibat kejadian itu, puluhan orang menjadi korban. Beberapa di antaranya tertimbun lumpur dan 19 orang belum ditemukan. 

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menyatakan penyebab bencana di Garut adalah kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk. Daerah aliran sungai yang seharusnya tidak disentuh malah digunakan untuk kepentingan lain, seperti lahan bercocok tanam dan penambangan bahan galian.

    Baca Juga:
    Papa Minta Saham, Setya Novanto Bisa Jadi Ketua DPR Lagi?
    Anies dan Sandiaga ke KPK Bareng, Apa yang Dilakukan?

    Selain memerintahkan Kepala Polri menindak pelaku perusakan lingkungan di sana, Jokowi memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mulai melakukan konservasi lahan serta penataan ruang di DAS Sungai Cimanuk.

    Untuk korban yang kehilangan tempat tinggal akibat tanah longsor, Presiden mengatakan sudah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan rumah pengganti. Bentuknya bisa rumah susun atau non-rumah susun.

    "Bupati Garut bilang masyarakat setuju tinggal di rusun. Secepatnya akan dibangun. Rusun atau tidak rusun akan dicek di lapangan (ketersediaan lahan)," ujar Presiden sambil menambahkan bahwa minimal dua tower untuk pembangunan rumah susun.

    ISTMAN MP

    Baca Juga:
    Marwah Daud Ibrahim Bandingkan Dimas Kanjeng dengan Habibie
    Ada Bungker di Rumah Mewah Dimas Kanjeng, Ini Fungsinya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.