Dialog Peningkatan Partisipasi Publik Pilkada 2017

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergunakanlah mesin politik parpol untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.

    Pergunakanlah mesin politik parpol untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.

    INFO MPR - Momen demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia pada 2017 penting buat seluruh rakyat Indonesia. Gaungnya pun sudah santer terdengar secara nasional, terutama pilkada DKI Jakarta.

    “Pilkada adalah momen demokrasi rakyat, peran serta dan partisipasi rakyat dalam suksesnya pilkada sangat diharapkan. Sebab, suksesi kepemimpinan daerah akan kembali juga kepada rakyat,” ujar Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding dalam “Dialog Ini Baru Indonesia”, di lobi gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.

    Yang patut diwaspadai, kata Abdul, adalah masih maraknya fenomena golput. “Golput ada dua faktor, yakni golput karena kesadaran dan golput karena administrasi atau ada kendala-kendala lain sehingga rakyat tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya.

    Selain itu, dia mengungkapkan, yang harus dikurangi bahkan dihilangkan adalah golput karena administrasi dan kendala-kendala lain, seperti dipaksa atau dibayar untuk tidak memilih. “Calon pemimpin juga seharusnya memberikan edukasi yang baik kepada calon-calon pemilih, dan pemilih juga harus memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik dan amanah. Harus berdasarkan kualitas dan kapabilitas calon, tidak hanya sebatas suka,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI dan mantan Pimpinan MPR RI periode 2009-2014 Ahmad Farhan Hamid mengungkapkan, dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti, harus dijaga jangan sampai rakyat kehilangan hak pilihnya.

    “Hal ini harus disadari betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Janganlah membuat gerakan-gerakan dan hasutan-hasutan untuk menjadi golput, apalagi mengajak orang lain untuk golput. Kita harus sadar bahwa partisipasi kita dalam memilih adalah hak kita sebagai rakyat, dan hak kedaulatan kita sebagai rakyat,” katanya.

    Farhan menambahkan, kadang kala calon pemimpin tidak sesuai dengan kriteria tapi tidak lantas membuat menjadi golput atau mengajak yang lain golput. “Setidaknya pasti sedikit kriteria yang diinginkan ada di salah satu calon. Parpol juga harus mengedukasi masyarakat tentang ketatanegaraan dan demokrasi secara benar karena parpol bisa sampai ke pelosok-pelosok. Pergunakanlah mesin politik parpol untuk melakukan edukasi kepada masyarakat,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.